Islah Bahrawi Buka Kartu, Konflik PBNU Disebut Beraroma Proyek Tambang

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terus menjadi perbincangan publik belakangan ini.

Tokoh NU, Islah Bahrawi, secara terbuka mengungkap dugaan kuat bahwa konflik internal hingga terjadi pemecatan tidak bisa dilepaskan dari kepentingan proyek dan aliran dana bernilai besar.

Dikatakan Islah, dinamika internal PBNU saat ini sarat dengan upaya menyingkirkan pihak-pihak yang dianggap menghambat agenda tertentu.

“(Ada pemecatan) Karena satu sama lain itu menganggap bahwa adalah batu sandungan, dianggap sebagai kerikil dalam sepatu dalam agenda-agenda besar mereka,” kata Islah di podcast Akbar Faizal.

Ia menuturkan, situasi semakin rumit ketika sejumlah pihak telah terikat kepentingan finansial.

Kondisi tersebut, kata dia, memunculkan militansi untuk menyingkirkan siapa pun yang dianggap menghalangi tujuan.

“Kan pasti begitu apalagi orang-orang yang sudah di Ijon ini sudah terikat dengan uang dan sebagainya,” ucapnya.

Islah melanjutkan, dalam kondisi seperti itu, segala cara dilakukan demi memastikan proyek berjalan sesuai rencana.

“Sehingga dengan segala cara dengan militansi kekuatan penuh diharus menghilangkan obstacle yang menghalangi niatannya dia,” lanjutnya.

Ia bahkan menyebut adanya kekhawatiran proyek kerja sama tambang tidak terealisasi jika ada pihak yang tidak sejalan.

“Karena kalau tidak begini puang kalau proyek ini tidak jadi kepada pihak PT APN misalnya,” tukasnya.

Islah kemudian membeberkan dugaan aliran dana dari perusahaan tambang yang masuk ke rekening PBNU sejak awal 2024.

“Karena uang PT APN itu tercatat masuk ke rekening PBNU itu kurang lebih sekitar lima kali dari sejak Januari 2024,” ungkap Islah.

Ia merinci, dana tersebut tercatat melalui mekanisme RTGS dengan keterangan jaminan kerja sama tambang batu bara.

“Rp6 miliar bahasanya bahasa dari RTGS nya itu jaminan kerjasama tambang batubara, IUPK PT BUMN,” jelasnya.

Islah juga menyebut keterlibatan perusahaan yang disebut sebagai entitas PBNU.

“Ini perusahaannya PBNU dari Sarana Karunia Perkasa Penjaring (SKPP),” katanya.

Namun, ia menduga terjadi perubahan skema perusahaan dalam transaksi tersebut.

“Ini pasti perusahaan cangkangnya juga saya nggak tahu kemudian didivert dari SKPP ini, di akhir-akhir transaksi, akhirnya menjadi APN, Anugerah Perdana Nusantara,” bebernya.

Kata Islah, aliran dana terus berlanjut, termasuk pada awal Februari.

“Yang 5 Februari ini kemungkinan juga dari APN, setelah itu dari APN seterusnya,” terang dia.

Ia menduga, semula kerja sama dirancang melalui SKPP, namun kemudian dialihkan ke perusahaan lain.

“Jadi mungkin tadinya yang mau dipakai itu PT SKPP. Tapi kemudian dia berubah,” imbuhnya.

Islah memperkirakan total dana yang masuk ke PBNU dari rangkaian transaksi tersebut mencapai puluhan miliar rupiah.

“Yang men-transfer uang ini jumlah totalnya kalau nggak salah memang Rp40 miliar kalau kita hitung,” Islah menuturkan.

Dana itu, lanjut Islah, masuk langsung ke rekening PBNU dan hanya dapat diakses oleh pihak tertentu.

“Nah itu masuk ke rekening PBNU memang dan yang punya akses terhadap rekening itu pasti bendara umum,” tegasnya.

Ia menegaskan, kondisi ini membuat PBNU berada dalam posisi terikat secara finansial.

“Nah ini artinya apa? PBNU sudah terikat Rp40 miliar di awal dengan perusahaan-perusahaan ini,” tandasnya.

Islah pun mengingatkan adanya konsekuensi hukum jika kerja sama tersebut batal.

“Jadi kalau memang nanti PBNU pada ujungnya ternyata tidak bekerja sama dengan perusahaan ini yang digugat adalah orang-orang yang membuat komitmen uang puluhan miliar ini,” tekannya.

Ia menegaskan, pihak yang paling bertanggung jawab adalah mereka yang memiliki akses terhadap rekening PBNU.

“Yang punya akses dengan ini kan pastinya bendara umum. Iya (bendahara sebelumnya),” kuncinya.

(Muhsin/fajar)