Penulis: Christhoper Natanael Raja
TVRINews, Banten
Pemerintah memastikan pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana di Sumatera Utara dimulai segera.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan jajaran kementeriannya akan turun langsung ke Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Tapanuli Utara mulai besok pagi, Minggu, 21 Desember 2025.
Langkah tersebut dilakukan bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Kepolisian, BNPB, serta pemerintah daerah setempat. Menurut Ara, kehadiran negara tidak boleh tertunda ketika rakyat menghadapi musibah.
“Besok pagi kami langsung ke lokasi. Negara harus hadir dan bekerja cepat untuk saudara-saudara kita yang berduka,” kata Ara dalam acara akad massal 50.030 KPR FLPP dan serah terima kunci bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Serang, Banten, Sabtu, 20 Desember 2025.
Ia menegaskan pembangunan hunian tetap bukan sekadar proyek fisik, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam memastikan rasa aman dan keadilan sosial bagi warganya.
Pemerintah, kata dia, ingin memastikan korban bencana tidak dibiarkan berlama-lama hidup dalam ketidakpastian.
Ara juga menempatkan kebijakan perumahan sebagai instrumen keadilan sosial. Menurutnya, akses terhadap rumah layak adalah fondasi penting bagi kesejahteraan dan mobilitas sosial masyarakat kecil.
“Kita ingin Indonesia yang berkeadilan. ART bisa punya rumah atas namanya sendiri, ibu-ibu usaha kecil bisa bertahan tanpa rentenir, dan rakyat kecil merasakan kehadiran negara,” ujar Ara.
Dalam kesempatan yang sama, Ara menyebut berbagai kebijakan prorakyat di sektor perumahan, mulai dari pembebasan BPHTB dan PBG untuk masyarakat berpenghasilan rendah, hingga perluasan program Bedah Rumah ke seluruh kabupaten dan kota di Indonesia mulai tahun depan.
Ia menilai kebijakan tersebut mencerminkan arah pemerintahan Presiden Prabowo yang menempatkan perumahan bukan sekadar urusan teknis, tetapi bagian dari strategi pemerataan dan keadilan nasional.
“Rumah bukan hanya bangunan. Dari rumah yang layak, ekonomi keluarga jalan, martabat terjaga, dan keadilan bisa dirasakan,” ucap Ara.
Pemerintah menargetkan program perumahan dan bedah rumah menjadi salah satu motor utama pemerataan pembangunan, sekaligus bukti konkret kehadiran negara di tengah masyarakat, baik dalam situasi normal maupun saat bencana.
Editor: Redaktur TVRINews
