Penulis: Redaksi TVRINews
TVRINews, Jakarta
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melantik 344 pejabat manajerial dan nonmanajerial di lingkungan Kementerian Kehutanan. Pelantikan ini menjadi langkah penguatan mesin organisasi sekaligus penegasan arah baru birokrasi kehutanan yang dituntut lebih adaptif, inovatif, dan tidak terjebak pada pola kerja lama.
Dalam sambutannya, Raja Juli Antoni mengawali dengan menyampaikan empati dan doa bagi masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak banjir dan longsor. Ia mengajak seluruh jajaran Kementerian Kehutanan menjadikan bencana tersebut sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan tanggung jawab dalam pengelolaan hutan.
Dari total 344 pejabat yang dilantik, sebanyak 214 menduduki jabatan manajerial dan 130 jabatan nonmanajerial. Menteri Kehutanan berharap pelantikan ini dapat memperkuat kinerja organisasi, khususnya dalam menyongsong tahun 2026.
“Saya berharap dengan pelantikan dan sumpah jabatan ini, menyambut tahun 2026, Kementerian Kehutanan memiliki mesin kerja yang lebih baik sehingga mampu menjalankan amanah bangsa dan negara dengan sebaik-baiknya,”kata Raja Juli dalam keterangan tertulis, Sabtu, 20 Desember 2025.
Ia juga menanggapi sorotan publik terhadap Kementerian Kehutanan akibat bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah. Menurutnya, kritik tidak seharusnya disikapi secara defensif, melainkan dijadikan cermin untuk melakukan perbaikan.
“Bencana ini bisa menjadi tamparan bagi kita semua agar lebih maksimal dalam mengelola hutan,”ucapnya.
Raja Juli Antoni menekankan pentingnya perubahan cara berpikir dan bekerja bagi seluruh aparatur sipil negara. Ia mengingatkan bahwa pola kerja yang stagnan tidak akan menghasilkan perubahan signifikan. Dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, ia menegaskan perlunya meninggalkan rutinitas lama yang tidak berdampak nyata.
Ia mengutip pandangan Presiden yang merujuk pada pemikiran Albert Einstein tentang bahaya mengulang cara yang sama namun mengharapkan hasil berbeda.
Menurutnya, mustahil menjaga kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati jika pengelolaan masih dilakukan dengan pendekatan lama tanpa inovasi.
Selain itu, Menteri Kehutanan juga menyoroti berbagai tantangan struktural, seperti keterbatasan sumber daya manusia di bidang pengamanan hutan, minimnya anggaran, serta lemahnya koordinasi lintas level dan unit kerja.
Sebagai solusi, ia mendorong perubahan struktur organisasi dan penguatan kepemimpinan tingkat menengah. Salah satunya melalui rencana pembentukan Pusat Koordinasi Wilayah atau Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Kehutanan yang berfungsi menjembatani kebijakan pusat dengan pelaksanaan di lapangan.
“Saya berharap awal tahun depan kita sudah memiliki struktur kerja baru dengan pola dan cara kerja yang baru, sehingga perubahan fundamental dan struktural bisa benar-benar terwujud,”jelasnya.
Dalam penutup sambutannya, Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang bersifat sementara dan harus dijalankan dengan integritas. Ia juga mengutip pesan Presiden Amerika Serikat yang dikenal sebagai tokoh konservasi, tentang kewajiban moral menjaga hutan demi generasi mendatang.
Melalui pelantikan ini, Kementerian Kehutanan menegaskan komitmennya membangun birokrasi yang adaptif, berani berinovasi, dan berorientasi pada hasil nyata demi menjaga kelestarian hutan Indonesia sebagai warisan bangsa.
Editor: Redaktur TVRINews
