Pemerintah berulang kali menegaskan penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat merupakan prioritas nasional. Seluruh kekuatan nasional dikerahkan untuk membantu pemulihan lokasi yang terdampak bencana.
Penegasan itu disampaikan oleh Seskab Teddy Indra Wijaya saat menjawab masih adanya anggapan sejumlah pihak yang mendorong penetapan status bencana nasional bencana Sumatera. Teddy mengatakan penanganan bencana di Sumatera dilakukan skala nasional.
"Kemudian yang kedua, masih ada pihak-pihak yang terus saja membahas status bencana nasional. Jadi gini, bencana ini ada di tiga provinsi, ketiganya terdampak, tapi 1-2 minggu ini semua fokusnya hanya ke Aceh," kata Teddy di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Dia mengatakan pemerintah pusat telah bergerak sejak hari pertama bencana terjadi. Dia berharap semua pihak berfokus pada penanganan yang dilakukan untuk membantu korban bencana.
"Sejak hari pertama, tanggal 26, pemerintah pusat sudah melakukan penanganan skala nasional di 3 provinsi ini. Langsung mobilisasi nasional. Mari kita fokus ke substansinya," ujarnya.
Teddy menyebut ada 50 ribu personel TNI, Polri, BNPB, Basarnas, hingga relawan yang dikerahkan ke Sumatera. Dia juga menjamin dana penanganan bencana di tiga provinsi itu berasal dari APBN senilai Rp 60 triliun.
"Kemudian yang kedua, katanya kalau nggak bencana nasional, anggaran nggak dari pusat. Bapak Presiden sudah jawab dari awal. Semuanya ini akan menggunakan dana pusat. Disampaikan Rp 60 triliun akan, sudah dikeluarkan, secara berangsur untuk membangun kembali rumah sementara rumah, kemudian tetap fasilitas semuanya, gedung DPRD, kecamatan juga, dan juga langsung seluruh bupati, wali kota 52 itu, diberikan uang cash untuk di hari itu," ujar Teddy.
Teddy mengatakan pemerintah pusat akan mengucurkan dana untuk pemulihan dampak bencana. Teddy menepis anggapan pemerintah tidak menangani bencana di Sumatera secara nasional.
"Kemudian yang ketiga, dibilang kalau tidak bencana nasional, sarana, prasarana, fasilitas tidak ada dari pusat. Sudah dijawab juga di lapangan, 100 lebih kapal, pesawat, helikopter, sudah ke sana. Ada alat berat dari PU mungkin, totalnya sekitar seribu mungkin. Diangkut dari mana pun di Indonesia ini, diangkut ke sana," ucap Teddy.
Teddy mengatakan pemerintah akan memperbaiki semua infrastruktur yang rusak akibat dampak bencana. Teddy menyebut penanganan bencana membutuhkan waktu.
"Kemudian, kalau tidak bencana nasional, pemulihan infrastruktur hanya di daerah. Semuanya sudah digerakkan ke sana. Perlu waktu, makanya kita sama-sama. Jembatan banyak putus, jalan banyak putus, berangsur-angsur disambung," ucapnya.
Penegasan Menko PMKPenegasan serupa juga disampaikan oleh Menko PMK Pratikno. Pratikno telah mengatakan pemerintah menetapkan penanganan bencana di Sumatera sebagai prioritas nasional.
"Di tengah banyaknya tantangan yang kita hadapi, harapan tumbuh dari kerja keras kita bersama, kerja seluruh elemen masyarakat bahu membahu dalam solidaritas, gotong royong dan keseriusan pemerintah yang menetapkan Sumatera sebagai prioritas nasional dengan mengerahkan seluruh sumber daya nasional," kata Pratikno di Lanud Halim Perdanakakusuma, Jakarta, Jumat (19/12).
"Mengerahkan seluruh kekuatan kementerian dan lembaga untuk turun menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan di Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar," imbuhnya.
Mantan rektor UGM itu menilai dampak bencana di setiap daerah beragam. Sehingga dampak yang muncul mulai dari cukup berat hingga sangat berat.
"Dampak bencana siklon ini memang berbeda beda terhadap masing-masing kabupaten/kota, desa dan kampung. Mulai dampak berat, sampai dampak yang cukup berat," ujar Pratikno.
Pratikno mengungkapkan penanganan bencana di Sumatera sudah berjalan dengan baik dan ada kemajuan. Salah satu faktornya karena penanganan dilakukan secara bersama dan kompak.
"Kalaupun di beberapa wilayah kondisinya masih memprihatinkan, berkat kerja keras seluruh komponen bangsa telah tercapai cukup banyak kemajuan dan perkembangan yang signifikan," imbuhnya.
(knv/fjp)
