Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menyoroti pungutan liar (pungli) di kawasan wisata. Dia menyebut telah membahas hal tersebut bersama instansi terkait.
"Nah, ini juga adalah jadi kemarin kami sudah lakukan rakor di Polri dan salah satu yang kami garis bawahi adalah terkait dengan pungli di daya tarik wisata," kata Puspa kepada wartawan di Bogor, Sabtu (20/12/2025).
Dia menyebut pemerintah daerah (Pemda) menjadi ujung tombak dalam daya tarik wisata. Sehingga, Puspa meminta Pemda agar lebih ketat melakukan pengawasan terhadap pungli.
*Teman-teman perlu ketahui bahwa yang menjadi leading sector untuk daya tarik wisata di daerah adalah teman-teman di Pemda, sehingga kami meminta dan berkoordinasi terus dengan Pemda, kemudian dengan polisi untuk memastikan mengawasi dengan lebih ketat lagi terkait dengan pungli ini," jelasnya.
Sebab, penindakan terhadap pungli ada pada pihak kepolisian dan Pemda. Hal itu sudah menjadi sorotan dalam menghadapi libur Natal dan Tahun Baru ini.
"Dalam surat edaran Menteri yang kita keluarkan itu masalah pungli sudah kita garis bawahi dan termasuk di rakor Polri kita juga minta ke Polri untuk meningkatkan pengawasan untuk spesifik bicara soal pungli tadi," ucapnya.
Pihaknya telah melakukan analisa kapan puncak arus wisata terjadi. Namun, hal tersebut terus dipantau dan dilihat perkembangannya.
"Perkiraannya tanggal 24 (Desember) puncaknya itu di 24. 24 Desember sampai dengan 2 Januari. Jadi nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa ya," pungkasnya.
(rdh/jbr)
