Indonesia akan menjadi Ketua Developing-8 (D-8) Organization for Economic Cooperation mulai 1 Januari 2026, untuk periode 2026–2027.
IDXChannel - Indonesia akan menjadi Ketua Developing-8 (D-8) Organization for Economic Cooperation mulai 1 Januari 2026, untuk periode 2026–2027.
Serah terima resmi keketuaan akan dilakukan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-12, yang akan diselenggarakan di Jakarta pada April 2026.
Menurut Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Tri Tharyat, keketuaan Indonesia di D-8 merupakan momentum strategis untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia, memperkokoh solidaritas negara-negara Global South, serta meningkatkan daya tawar kolektif negara berkembang dalam menghadapi dinamika geopolitik dan tantangan multilateralisme.
“D-8 adalah forum ekonomi strategis Global South. Di tengah dinamika geopolitik dan tantangan multilateralisme, keketuaan Indonesia di D-8 akan menjadi sarana penting untuk memperkuat kesetaraan, solidaritas, dan kerja sama ekonomi yang konkret,” ujar Tri dalam keterangannya, dikutip pada Minggu (21/12/2025).
D-8 merupakan organisasi kerja sama ekonomi negara-negara berkembang yang terdiri dari Azerbaijan, Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan dan Turki.
Organisasi ini mewakili sekitar 1,3 miliar penduduk dunia, memiliki total Produk Domestik Bruto (PDB) kolektif sekitar USD5,1 triliun, serta mencatat perdagangan intra-D-8 sebesar kurang lebih USD157 miliar.
Dengan komposisi geografis yang luas mencakup Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Tengah, Timur Tengah, dan Afrika, D-8 menempati posisi yang semakin strategis sebagai blok ekonomi penyeimbang dan motor penggerak kerja sama ekonomi Selatan–Selatan.
Keketuaan Indonesia di D-8 akan mengusung tema Navigating Global Shifts: Strengthening Equality, Solidarity and Cooperation for Shared Prosperity, yang mencerminkan semangat kesetaraan, solidaritas, dan kerja sama serta sejalan dengan nilai Dasasila Bandung.
Keketuaan Indonesia akan diarahkan untuk memperkuat integrasi ekonomi dan perdagangan, mendorong pengembangan ekonomi halal, mempromosikan ekonomi biru dan transisi hijau, meningkatkan konektivitas dan transformasi digital, serta memperkuat tata kelola organisasi D-8. (Wahyu Dwi Anggoro)
