FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Wakapolri, Komjen Pol (Purn) Oegroseno, kembali angkat bicara mengenai polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Jokowi.
Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut harus dibuktikan secara menyeluruh dan hati-hati agar tidak berujung pada kriminalisasi.
Dikatakan Oegroseno, pembuktian tidak cukup hanya mengandalkan satu metode.
Baginya, proses hukum harus dilakukan secara komprehensif dengan menggabungkan berbagai pendekatan.
“Ini harus betul-betul dibuktikan, baik secara forensik, field inverigation di lapangan, maupun dari beberapa saksi lain yang kira-kira mau untuk memperkuat tadi,” ujar Oegroseno dikutip pada Minggu (21/12/2025).
Ia mengingatkan, tanpa pembuktian yang kuat dan berlapis, proses hukum justru berpotensi melenceng dari tujuan awal penegakan hukum.
“Tanpa itu saya bisa mengatakan ini potensi kriminaliasi lebih kuat daripada potensi untuk penyidikannya,” tegasnya.
Terkait kemungkinan hasil uji laboratorium forensik Polri yang menyatakan ijazah Jokowi asli, Oegroseno menilai hal tersebut bukan akhir dari proses pembuktian.
Kata dia, pihak yang berperkara tetap memiliki hak untuk menghadirkan saksi dan ahli pembanding.
“Kan kita bisa gunakan saksi yang disampaikan oleh yang sekarang tersangka. Ahli dong yang diajukan nanti, adu keterangan,” sebutnya.
Ia kemudian menjelaskan posisi laboratorium forensik dalam suatu perkara pidana. Menurut Oegroseno, hasil labfor tidak serta-merta menentukan siapa pelaku suatu perbuatan.
“Labfor itu begini, seperti contoh kebakaran saja, penyebabnya apa? Hubungan arus pendek dan sebagainya. Itu bukan penyebabnya dibakar si A, gak bisa pak,” jelasnya.
Dalam konteks ijazah, ia menekankan bahwa analisis forensik harus dilakukan secara sangat teliti dan teknis.
“Kalau misalnya Labfor mengatakan ijazah ini kertasnya dibuat tahun berapa, tintanya, percetakannya, itu harus jeli di sini,” terangnya.
Oegroseno menyebut perkara dugaan ijazah palsu ini sebagai kasus yang tampak sederhana, namun sesungguhnya memiliki tingkat kerumitan tinggi.
“Ini perkara ringan tapi rumit,” ucapnya.
Ia lalu berbagi pengalaman pribadi saat masih aktif di kepolisian, khususnya terkait penggunaan laboratorium forensik lintas institusi pada masa lalu.
Oegroseno bercerita pengalamannya ketika menempuh pendidikan di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri).
“Saya waktu pendidikan Akabri itu, saya lulus tahun 78, tahun 77 dosen tulis kehakiman, polisi pak kolonel,” katanya.
Menurutnya, dosen tersebut merupakan ahli forensik di bidang kepolisian kehakiman dan pernah dilibatkan dalam pemeriksaan oleh Polisi Militer ABRI (Pomabri), yang saat itu juga memiliki laboratorium forensik.
“Kan beliau ahli di bidang forensik Polis kehakiman, tapi beliau digunakan POM ABRI waktu itu, punya labfor,” tutur Oegroseno.
Ia mencontohkan kasus dugaan pemalsuan tanda tangan yang pernah ditangani dengan melibatkan laboratorium forensik Pomabri sebagai pengawas terhadap kinerja internal kepolisian.
“Waktu itu masalah tandatangan dinyatakan indentik, kemudian dilaporkan ke Pomabri, kemudian diperiksa laboratorium Pomabri waktu itu dan dinyatakan ada masalah di sini,” jelasnya.
Kasus tersebut, lanjut Oegroseno, akhirnya diproses oleh Pomabri karena menyangkut pengawasan terhadap anggota kepolisian yang bekerja di laboratorium forensik.
“Jadi akhirnya diproses Pomabri karena ngontrol anggota polisi di Labfor tadi,” tandasnya.
Ia menambahkan, pada masa itu struktur laboratorium forensik kepolisian masih berada di bawah ABRI, sebelum pemisahan institusi pasca reformasi 1998.
“Dulu kan labfor kita masih di bawah ABRI dulu, sebelum 98,” kuncinya.
(Muhsin/Fajar)
