Analis Komunikasi Politik Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam menyoroti sikap terbuka Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian terkait penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menilai sikap itu mencerminkan kepedulian dan tanggung jawab negara kepada masyarakat.
Di tengah situasi kebencanaan yang penuh tekanan, Surokim menyebut pendekatan yang mengedepankan empati dinilai penting untuk menenangkan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Menurut Surokim, pernyataan Tito yang secara terbuka mengakui adanya keterbatasan dalam penanganan bencana serta menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat menunjukkan kepemimpinan yang responsif terhadap kondisi psikologis publik.
"Dalam situasi kebencanaan, sikap terbuka dan jujur dari pemerintah justru penting untuk menghadirkan rasa kehadiran negara di tengah masyarakat," ujar Surokim dalam keterangannya, Minggu (21/12/2025).
Hal tersebut disampaikan saat merespons Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatera yang digelar di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025). Adapun dalam klasifikasinya, Tito menegaskan tidak memiliki niat sedikitpun untuk mengecilkan bantuan dari Malaysia dan tetap menghargai perhatian serta dukungan yang diberikan kepada para korban bencana.
Tito juga menyampaikan sejak awal pemerintah Indonesia telah mengerahkan berbagai sumber daya nasional untuk menangani bencana di sejumlah wilayah Sumatera. Namun, perhatian publik kerap lebih tertuju pada isu bantuan internasional dibandingkan upaya penanganan yang dilakukan di dalam negeri.
Terkait polemik bantuan dari Malaysia, Surokim mengatakan klarifikasi yang disampaikan Tito juga mencerminkan empati dan penghormatan terhadap solidaritas antarnegara.
Ia menambahkan, komunikasi publik yang terkoordinasi dan berempati menjadi kunci dalam situasi darurat. Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi teknis, tetapi juga ketenangan dan kejelasan arah dari pemerintah.
Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing mengungkapkan pengelolaan komunikasi publik dalam penanganan bencana perlu terus diperbaiki agar lebih terintegrasi dan responsif terhadap kondisi kebatinan masyarakat.
Emrus menilai situasi kebencanaan membutuhkan komunikasi yang solid, satu suara, dan berbasis empati. Jika tidak dikelola dengan baik, informasi yang disampaikan justru berpotensi menimbulkan kebingungan di publik.
"Pemerintah memiliki Badan Komunikasi serta Kementerian Komunikasi dan Digital yang dapat dioptimalkan untuk mendukung komunikasi kebencanaan," papar Emrus.
Ia menambahkan, penyampaian informasi mengenai bantuan internasional seharusnya dilakukan oleh kementerian yang memiliki kewenangan di bidang hubungan luar negeri agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.
"Pembagian peran dan tugas komunikasi perlu ditegaskan agar setiap kementerian bekerja sesuai fungsi dan kewenangannya," tambahnya.
Emrus menjelaskan pemerintah dapat mempertimbangkan penunjukan juru bicara khusus penanganan bencana guna memastikan alur informasi berjalan lebih efektif, terkoordinasi, dan mendukung upaya penanganan bencana secara menyeluruh.
"Juru bicara nantinya akan menjelaskan perkembangan penanganan bencana kepada publik," pungkas Emrus.
(anl/ega)
