Gaji PPPK Paruh Waktu Tak Tercantum di SK? Yuk, Lihat SE Kepala BKN

jpnn.com - JAKARTA – Muncul keluhan mengenai SK pengangkatan PPPK Paruh Waktu yang tidak mencantumkan besaran gaji.

Keluhan disampaikan Ketua DPD Forum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Indonesia, Kota Kediri, Mohamad Badrul Munir alias Arul.

BACA JUGA: Jumlah ASN 2025 Setelah Ada PPPK Paruh Waktu, Ternyata Masih Kurang

Dia mengaku heran, mengapa tidak dicantumkan besaran gaji PPPK paruh waktu di SK pengangkatan.

Hal ini berbeda dengan SK PPPK penuh waktu yang secara jelas mencantumkan besaran gaji.

BACA JUGA: Persepsi Publik terhadap PPPK Paruh Waktu Jangan menjadi Hambatan

"Saya lihat SK PPPK paruh waktu tidak ada gajinya. Ini berbeda saat saya terima SK PPPK, tertulis jelas gajinya," kata Arul kepada JPNN.com, Minggu (21/12).

Arul yang juga penasihat Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia (FHNK2I) Kota Kediri menduga tidak tercantumnya gaji di SK PPPK paruh waktu karena besarannya berbeda tergantung anggaran daerah.

Bahkan, ada kemungkinan gaji PPPK Paruh Waktu di satu pemda bisa berbeda antar-organisasi perangkat daerah (OPD).

Terlebih, jika gaji PPPK Paruh Waktu sama dengan honor yang diterima yang masih berstatus non-ASN. Sedang honor non-ASN masing-masing OPD tidak sama.

Arul mengatakan, semua PPPK paruh waktu Surat Pernyataan Menjalankan Tugas (SPMT) dihitung per 1 Januari 2026. Artinya, bulan itu juga mereka baru digaji.

"Gaji PPPK paruh waktu dicantumkan dalam perjanjian kerja yang akan diterima Januari 2026," ucapnya.

Arul menyampaikan, ada kekhawatiran juga dari PPPK paruh waktu bila gajinya setara saat masih berstatus honorer.

Selama ini, guru honorer dan tenaga kependidikan (tendik) digaji bervariasi, Rp 300 ribu dan Rp 400 ribu.

Bila digaji setara honorer, kata Arul, sungguh malang nasib PPPK paruh waktu. Padahal, paruh waktu bekerja layaknya PPPK penuh waktu.

"Mudah-mudahan ada peningkatan ya. Kasihan juga kalau gajinya tidak naik," cetusnya.

Dia menambahkan, honorer berjuang diangkat ASN PPPK karena ingin kesejahteraannya meningkat. Kalau sudah jadi ASN masih juga susah, sungguh kasihan.

Arul menyampaikan harapan semoga saat menandatangani perjanjian kerja, seluruh PPPK paruh waktu bisa tersenyum bahagia.

Mereka bisa mendapatkan gaji yang layak dan makin bangga dengan seragam ASN serta Korpri.

Mari, kita lihat lagi Surat Edaran Kepala BKN Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

Berdasar SE Kepala BKN itu, ada dua jenis format SK pengangkatan PPPK Paruh Waktu.

Masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) boleh memilih salah satu format SK pengangkatan PPPK Paruh Waktu yang akan diterbitkan.

Pertama, masing-masing orang PPPK Paruh Waktu mendapatkan SK pengangkatan.

Kedua, SK pengangkatan PPPK Paruh Waktu dibuat secara kolektif.

Pada format SK Pengangkatan PPPK Paruh Waktu yang dibuat kolektif, PPK cukup membuat satu SK untuk banyak orang, yang nama-namanya tercantum pada Lampiran.

Pada format SK Pengangkatan PPPK Paruh Waktu yang dibuat koletif, terdapat kalimat: “bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.”

Contoh dua format SK pengangkatan yang ada pada lampiran SE Kepala BKN tercantum beberapa hal yang harus dicantumkan, antara lain jabatan, gaji/upah, unit kerja, instansi.

Dengan kata lain, dua format SK pengangkatan mencantumkan besaran gaji PPPK Paruh Waktu. (sam/esy/jpnn)