Oleh: Marsuki
(Guru Besar FEB Unhas)
HARIAN FAJAR, MAKASSAR – Perekonomian Indonesia saat ini menunjukkan ketahanan cukup signifikan, dengan pertumbuhan PDB yang stabil pada tahun 2024 (C-to-C) di angka 5,03 persen.
Tetapi potensi pertumbuhan jangka panjangnya akan terhambat akibat struktur sistem keuangan yang tidak seimbang. Ini disebabkan karena sistem keuangan Indonesia masih dangkal belum dan matang dengan masih dominannya peran intermediasi perbankan sebagai sumber pembiayaan utama jangka pendek-menengah dalam berbagai kegiatan produktif para pelaku ekonominya.
Masalahnya, secara struktural system keuangan berbasis perbankan memiliki keterbatasan dalam menyalurkan pembiayaan berkapitalisasi besar dan berjangka Panjang, padahal sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur dan bonus demografi menuju Indonesia maju, berkeadilan, dan sejahtera.
Artinya, Indonesia mempunyai kerentanan makroekonomi mendasar dari sisi sumber pembiayaan pembangunannya, karena belum bersumber dari dana domestik jangka panjang dari pasar modal maupun IKNB dalam arti luas. Akibatnya kegiatan pembangunan selama ini banyak didanai dari kanal dana asing melalui kredit luar negeri. Data menunjukkan bahwa dari total utang luar negeri, pemerintah bergantung 61 persen, sedang sektor korporasi 33 persen.
Masalahnya, ketergantungan struktural pada modal asing tersebut bisa meningkatkan sensitivitas sistemik pada perekonomian nasional akibat pembalikan arus modal (capital flow reversals) dan risiko ketidakstabilan sistem keuangan domestik, jika terjadi ketidakpastian global sekecil apapun. Oleh karena itu dianggap penting melakukan transformasi perekonomian melalui transformasi system keuangan secara fundamental.
Transformasi keuangan terutama terkait pada aspek untuk membenahi sumber pendanaan pembangunan domestik, sehingga bukan hanya bersumber dari sektor perbankan, apalagi dari utang luar negeri dengan melakukan transformasi pada diversifikasi asset keuangan melalui pendalaman pasar keuangan (financial deepening) yang berbasis pasar.
Dianggap, keadaan ini bukan lagi sebagai opsi pilihan kebijakan, namun sudah harus merupakan kebutuhan mendesak untuk dilaksanakan, baik untuk memitigasi risiko sistemik yang bisa terjadi setiap waktu dan terutama untuk mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia yang bertumpu pada sumber pembiayaan pembangunan berjangka panjang dari kemampuan dana bangsa sendiri.
Salah satu indikator utama mengetahui kedalaman atau kematangan sistem ekonomi suatu negara melalui indikator rasio aset keuangan terhadap PDB, dikenal sebagai indikator kedalaman sektor keuangan (financial deepening indicators). Secara umum sesuai data Bank Dunia, pada akhir tahun 2024 ternyata Indonesia bisa dikategori sebagai system ekonomi dengan system keuangan yang masih dangkal (Shallow Financial Depth).
Baik dari sisi indikator peran Industri Keuangan Bank (IKB), dengan rasio kredit terhadap PDB, baru sekitar 33,52%. Maupun indikator peran Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), relatif masih rendah dan terbatas, tercermin dari nilai kapitalisasi pasar modal (Saham dan Obligasi) terhadap PDB, di kisaran rasio 55,7%, dimana rasio asset keuangan jangka panjang, Obligasi korporat terhadap PDB. baru sekitar 2,1%.
Jika nilai indikator rasio kedalaman keuangan Indonesia dibandingkan dengan indikator beberapa negara lain di Asean misalnya, tampaknya posisi Indonesia masih tertinggal terhadap Malaysia, Thailand, dan Vietnam, dimana secara rata-rata dua indikator rasio kedalaman keuangan negara-negara tersebut sudah diatas 100%.
Ini menunjukkan bahwa pasar keuangan di negara-negara tersebut sudah aktif dalam memobilisasi dana atau simpanan masyarakatnya menjadi investasi produktif, baik dalam jangka pendek, menengah, termasuk jangka Panjang dalam membiayai Pembangunan ekonomi mereka.
Pertanyannya, apakah keinginan besar untuk melakukan transformasi ekonomi Indonesia melalui transformasi system keuangannya akan bisa dilaksanakan dalam kondisi struktur sistem keuangan Indonesia masih dangkal atau belum matang tersebut, baik dalam kerangka kategori sebagai system ekonomi Bank Based Economy atau Credit View, apalagi dalam kerangka sebagai system keuangan yang sudah maju (Financial Economy)?
Dalam perspektif berfikir positif, maka mau tidak mau para pihak strategis terkait, baik Otoritas Fiskal, Otoritas Moneter, Otoritas Keuangan, termasuk seluruh pelaku ekonomi domestik, harus berusaha keras dengan cara bersinergi dan berkoordinasi untuk mencari cara penyelesaian terbaik sesuai peran, tugas, dan fungsinya masing-masing demi kepentingan pembangunan bangsa dan negara yang lebih baik di masa depan.
Dalam kaitan itu, maka mau tidak mau kondisi system keuangan Indonesia yang masih dangkal dan belum matang, harus diakui dan bisa diterima, sambil berusaha memanfaatkan peluang-peluang yang masih ada. Sekaligus berusaha mengidentifikasi sumber masalahnya dan bagaimana mengatasinya.
Terakhir, dengan rasio kedalaman keuangan Indonesia yang rata-rata masih kurang dari 100% misalnya, berarti ada peluang potensial bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan secara optimal peran pasar kredit perbankan maupun pasar modal/IKNB untuk membiayai sektor unggulan perekonomian, UMKM dan korporasi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang direncanakan.
Kemudian, dengan kenyataan tersebut mengindikasikan adanya hambatan atau masalah yang terjadi di pasar kredit perbankan maupun di pasar modal/IKNB selama ini, baik sisi permintaan maupun sisi penawaran dari asset-asset keuangan di kedua pasar keuangan tersebut yang harus diatasi.
Dari fakta-fakta tersebut, maka selanjutnya bisa menjadi referensi untuk menyusun mekanisme dan mengimplementasikan instrumen kebijakan yang dianggap tepat dan efektif oleh otoritas strategis guna mengatasi masalah-masalah yang dihadapi, terutama dalam memenuhi sumber pembiayaan pembangunan jangka panjang yang dibutuhkan. (*)
