FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus Putri Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid, mengungkap cerita di balik polemik pemberian izin tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, termasuk Nahdlatul Ulama (NU).
Yenny mengaku mendapat penjelasan langsung dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan.
Ia menyebut komunikasi itu terjadi melalui sambungan telepon yang kemudian berlanjut dengan pertemuan makan siang.
“Sebelum saya kesini tadi siang, saya ditelepon oleh Pak Luhut Panjaitan. Lalu diajak makan siang,” kata Yenny dikutip pada Senin (22/12/2025).
Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas berbagai isu, mulai dari dinamika politik nasional hingga perkembangan yang terjadi di internal NU.
“Dan cerita-cerita ya tentu tentang perkembangan politik nasional, tapi juga termasuk apa yang terjadi di tubuh NU,” lanjutnya.
Yenny kemudian menyampaikan satu pernyataan Luhut yang menurutnya penting untuk diketahui publik, tentu dengan seizin yang bersangkutan.
“Ada satu hal yang menarik yang beliau katakan, yang saya ingin ceritakan kepada kita semua, tentu dengan si izin beliau,” ucapnya.
Kata Yenny, Luhut secara tegas menyatakan sejak awal tidak sepakat dengan kebijakan pemberian tambang kepada ormas keagamaan.
“Yang beliau menyatakan, sejak awal saya tidak setuju ormas itu diberi tambang,” Yenny menuturkan.
“Sejak awal. Maka itu saya nggak mau tanda tangan, kata Pak Luhut,” Yenny menirukan gaya bicara Luhut.
Alasan penolakan itu, kata Yenny, didasarkan pada pengalaman Luhut sebagai pelaku usaha tambang yang memahami kompleksitas pengelolaannya.
“Karena saya ini punya tambang, saya tahu susahnya mengelola tambang itu seperti apa,” tegasnya.
Lebih jauh, Yenny mengaku sempat menanyakan langsung kepada Luhut mengenai sosok yang paling ngotot mendorong kebijakan pemberian tambang kepada ormas.
“Yang lebih saya khawatirkan lagi adalah bahwa saya tanya kepada Pak Luhut, siapa yang ngotot untuk memberikan tambang?,” imbuhnya.
Jawaban yang diterimanya cukup mengejutkan. Yenny menyebut Luhut mengungkap adanya seorang menteri yang sangat mendorong kebijakan tersebut.
“Dikatakan ada seorang menteri yang ngotot memberikan tambang,” tandasnya.
Yenny kemudian mengaitkan informasi tersebut dengan temuan sejumlah jurnalis yang menyebut menteri dimaksud memberikan izin tambang kepada ormas-ormas keagamaan yang memiliki afiliasi politik.
“Nah, ternyata sekarang ada beberapa teman-teman wartawan mengatakan bahwa menteri itu memberikan izin tambang untuk ormas-ormas kegamaan yang berafiliasi dengan partainya,” ucap Yenny.
Ia pun menilai kondisi tersebut berpotensi merugikan NU karena hanya dijadikan alat pembenaran kebijakan.
“Nah, ini berarti kan NU hanya dipakai sebagai muhalil saja. Alat legitimasi saja. Itu yang menurut saya harus kita cermati,” kuncinya.
(Muhsin/fajar)
