HARI Ibu kerap dirayakan dengan nuansa lembut dan simbolik, seperti bunga, puisi, dan ungkapan terima kasih atas kesabaran perempuan.
Namun di balik perayaan itu, ada pertanyaan yang jauh lebih fundamental dan menentukan arah masa depan bangsa, tapi jarang ditanyakan.
Pertanyaan itu, apakah kekuasaan di negeri ini telah belajar berbicara dengan bahasa ibu, yaitu bahasa yang dipahami masyarakat, peka terhadap ketidakadilan sosial, dan hadir dalam pengalaman hidup sehari-hari?
Yang kita tau, selama ini bahasa kekuasaan identik dengan jargon kebijakan, indikator makro-ekonomi, dan target pertumbuhan.
Memang benar, bahasa ini penting bagi tata kelola negara dan lebih objektif untuk dijadikan indikator pelaksaan.
Namun, bahasa ini sering kali terasa jauh dari realitas keluarga Indonesia. Sebab bagi jutaan rumah tangga, kebijakan negara tidak dibaca dalam pidato resmi atau dokumen anggaran.
var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=Hari Ibu, kebijakan &post-url=aHR0cHM6Ly9uYXNpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNS8xMi8yMi8xMTQxNDA2MS9rZXRpa2Eta2VrdWFzYWFuLWJlcmJpY2FyYS1kZW5nYW4tYmFoYXNhLWlidQ==&q=Ketika Kekuasaan Berbicara dengan Bahasa Ibu§ion=Nasional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = `Ia diterjemahkan secara objektif di dapur rumah, di meja makan anak, di ruang kelas sekolah, dan di ruang tunggu puskesmas. Di sanalah kebijakan diuji, apakah ia benar-benar bekerja, atau sekadar terdengar baik?
Bahasa IbuDalam konteks itulah bahasa ibu menemukan maknanya. Ia bukan sekadar metafora keibuan biologis, melainkan etika politik, atau cara kekuasaan hadir dengan empati, perawatan, dan tanggung jawab atas kerentanan sosial.
Baca juga: Siapa Menopang Ibu yang Hidup Lebih Lama?
Dalam teori politik kontemporer, gagasan ini sejalan dengan konsep “ethics of care” yang dikembangkan oleh Carol Gilligan (1982) dan kemudian diperdalam oleh Joan Tronto (1993).
Pendekatan ini mengkritik rasionalitas politik yang cenderung maskulin, yang terlalu menekankan kontrol, kompetisi, dan efisiensi, tapi kerap mengabaikan relasi sosial, ketergantungan antarmanusia, serta kerentanan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam kerangka ini, kekuasaan yang “berbahasa ibu” bukanlah kekuasaan yang sekadar fasih berbicara melalui angka, indikator, dan prosedur administratif, melainkan kekuasaan yang peka terhadap luka sosial dan pengalaman hidup warga.
Negara yang dewasa, dalam tradisi ethics of care, bukan hanya negara yang mampu memerintah dan mengatur, tetapi yang sanggup merawat relasi sosial, sehingga keadilan tidak berhenti sebagai konsep normatif, melainkan benar-benar dirasakan dalam praktik kehidupan bersama.
Dalam kerangka itu, Indonesia adalah negara yang sangat bergantung pada kerja perawatan, dan mayoritas kerja itu ditanggung oleh perempuan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih tertinggal signifikan dibanding laki-laki.
Pada 2023, partisipasi perempuan berada di kisaran 55 persen, sementara laki-laki melampaui 80 persen. Kesenjangan ini bukan semata soal pilihan individual, melainkan refleksi dari beban kerja domestik dan perawatan yang tidak dibagi secara adil.
Lebih jauh, studi SMERU Institute berdasarkan perhitungan data Susenas (meskipun bukan rilis resmi BPS) menunjukkan bahwa perempuan melakukan 3–6 kali lebih banyak pekerjaan perawatan tidak berbayar, seperti mengasuh anak, merawat keluarga, dan mengelola rumah tangga, jauh lebih tinggi dibanding laki-laki.
Padahal, kerja ini menopang stabilitas sosial dan ekonomi, tetapi hampir tidak pernah dihitung dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Negara menikmati hasilnya, tetapi jarang mengakuinya sebagai fondasi pembangunan.
Di sinilah bahasa kekuasaan kerap gagal memahami bahasa ibu. Kebijakan dirancang seolah-olah keluarga adalah unit yang selalu stabil, padahal stabilitas itu diproduksi melalui kerja perawatan yang berat, tidak terlihat, dan sering kali menguras energi perempuan.
Hari Ibu seharusnya menjadi momen refleksi, apakah negara telah hadir untuk meringankan beban itu, atau justru menambahnya?
