Pilkada Melalui DPRD Dianggap Mematikan Suara Publik di Ruang Digital

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Arifki Chaniago menganggap wacana Pilkada melalui DPRD bertentangan dengan partisipasi publik di ruang digital yang tinggi terhadap dunia politik.

Menurutnya, mekanisme kontestasi politik di daerah justru dipersempit ketika masyarakat aktif bersuara.

BACA JUGA: Versi Pengamat, Pilkada Melalui DPRD Hanya Menguntungkan Elite Politik

“Situasinya seperti ini, stadion sedang penuh dan penonton ramai bersorak, tetapi justru mikrofonnya dimatikan,” ujar Direktur Eksekutif Aljabar Strategic itu.

Arifki menuturkan narasi efisiensi anggaran dan stabilitas politik yang dipakai sebagak alasan mewujudkan Pilkada melalui DPRD dianggap tak tepat. 

BACA JUGA: Pengamat Anggap Usul Bahlil Tak Lantas Setop Politik Uang di Pilkada

Menurutnya, demokrasi bukan soal membuat politik sunyi, melainkan mengatur suara publik agar tetap sehat.

"Masalahnya bukan rakyat terlalu ramai, tetapi negara belum siap mengelola keramaian itu,” kata dia.

BACA JUGA: Anggap Lebih Simpel, Anggota Baleg Setuju Pilkada Melalui DPRD

Dia mengatakan polemik Pilkada via DPRD bukan sekadar soal mekanisme pemilihan, melainkan arah demokrasi ke depan.

Arifki menuturkan pada era digital seperti saat ini, legitimasi tidak cukup lahir dari prosedur, melainkan rasa dilibatkan.

"Jika jarak antara keputusan elite dan harapan publik terus dibiarkan, demokrasi lokal bisa tetap berjalan secara administratif, namun kehilangan ruhnya, seperti panggung megah tanpa penonton," ujar dia.

Wacana Pilkada melalui DPRD kembali mengemuka setelah muncul usul Ketum Golkar Bahlil Lahadalia saat perayaan HUT ke-61 partai tersebut, Jumat (5/12) kemarin.

Bahlil menyinggung soal biaya besar pemilihan saat ini dan stabilitas politik, sehingga mengusulkan Pilkada melalui DPRD. (ast/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Gus Yahya Mau Menghadap Rais Aam, tetapi Belum Dapat Jawaban