Ini Tanggapan MUI soal Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberi tanggapan soal proyek pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi.

IDXChannel – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis memberi tanggapan soal proyek pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi. Menurutnya, proyek yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto itu dikategorikan sebagai inovasi pelayanan haji.

"Kampung Haji Indonesia dapat dikategorikan sebagai inovasi pelayanan haji untuk lebih baik," ujarnya, dikutip Senin (22/12/2025).

Cholil mengatakan, Kampung Haji sah secara syariah dan baik manakala memenuhi prinsip maqāṣid al-syarī‘ah (tujuan syariah) dan tata kelola yang baik. Sebab, dengan keberadaannya mempermudah pelayanan lansia dan investasi dana haji berkelanjutan. 

Dia juga memberikan pesan khusus bahwa Kampung Haji ini harus dikelola dengan sangat hati-hati. "Namun apabila dikelola tanpa kehati-hatian akan menimbulkan eksklusivitas jamaah haji Indonesia dari jamaah haji seluruh dunia," ujar dia.

Selain itu, juga harus diperhatikan tata kelola yang baik. Jika tidak, bisa berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran sehingga bertentangan dengan tujuan ibadah haji tentu tidak baik. 

Karena itu, kata Cholil, pemerintah perlu melakukan kajian mendalam soal proyek kampung haji dengan melibatkan ulama, akademisi, dan publik. "Serta memastikan transparansi untuk merealisasikan Kampung Haji Indonesia," ujarnya.

Soal hal ini, Cholil mengatakan, MUI selalu siap bermitra dengan pemerintah karena hal itu sudah menjadi tugas MUI melayani umat dan juga mitra pemerintah.

Sebagai informasi, Danantara Indonesia selaku pihak pendana proyek menegaskan komitmennya untuk menjalankan pembangunan Kampung Haji secara berkelanjutan dan terukur.

CEO Danantara Indonesia Rosan P  Roeslani mengatakan, seluruh tahapan pengembangan proyek ini akan dilakukan melalui koordinasi dengan otoritas terkait di Arab Saudi dan Indonesia, sejalan dengan proses perizinan dan tata kelola yang berlaku.

Rosan menekankan pentingnya memastikan proyek Kampung Haji tidak hanya memberikan manfaat layanan bagi jamaah, tetapi juga dikelola secara akuntabel. “Pengembangan akan dilaksanakan secara bertahap, berdasarkan kajian kelayakan yang komprehensif, pertimbangan regulasi, serta standar tata kelola yang prudent,” ujar Rosan.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menggagas pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi. Terobosan ini diharapkan menjadi sejarah baru atas kepedulian negara terhadap kebutuhan para jamaah haji Tanah Air.

Kampung Haji bukan sekadar kompleks penginapan, melainkan sebuah kawasan terpadu yang menghadirkan layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga fasilitas kesehatan untuk para jamaah.

Gagasan ini lahir dari perhatian Presiden Prabowo atas tingginya angka jamaah yang meninggal saat pelaksanaan ibadah haji. Kesehatan menjadi concern utama. Dengan adanya rumah sakit dan layanan kesehatan yang siap siaga, jamaah bisa ditangani lebih cepat dalam kondisi darurat.

Kampung Haji juga diharapkan memangkas biaya haji secara signifikan. Selama ini, jamaah Indonesia harus tersebar di berbagai sektor akomodasi yang terpisah, dengan jarak cukup jauh dari Masjidil Haram.

Jika nanti semua terkonsolidasi dalam satu kawasan, maka persoalan akomodasi, konsumsi, hingga transportasi bisa direduksi. Efisiensi biaya akan terasa langsung bagi jamaah.

(Dhera Arizona)