Golkar Usul Pilkada Via DPRD, PKS: Kami Kaji Dulu Mana yang Terbaik

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bakal mengkaji terlebih dahulu sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang terbaik untuk diterapkan pada masa mendatang.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Kholid saat menanggapi usulan Golkar soal Pilkada tidak langsung oleh rakyat, tetapi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

“Terkait pemilihan kepala daerah, kami sedang mengkaji mana yang terbaik bagi masa demokrasi kita. Mana yang lebih baik, apakah langsung atau tidak langsung,” ujar Kholid saat dihubungi, Senin (22/12/2025).

Baca juga: Wacana Pilkada Kembali Dipilih DPRD, Said Abdullah: Hati-Hati

Menurut Kholid, PKS baru akan mengambil sikap setelah mendengar masukan dari masyarakat, akademisi dan juga organisasi sipil, lalu membahasnya di internal partai.

“Kami juga menerima masukan dulu dari masyarakat, ormas, NGO, kampus, dan tentunya konstituen keluarga besar PKS. Ada waktunya nanti kami akan sampaikan secara resmi melalui Fraksi di DPR RI,” kata Kholid.

var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=PKS, pilkada, pilkada dipilih dprd, pilkada langsung atau tidak langsung&post-url=aHR0cHM6Ly9uYXNpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNS8xMi8yMi8xNDE2NDMzMS9nb2xrYXItdXN1bC1waWxrYWRhLXZpYS1kcHJkLXBrcy1rYW1pLWthamktZHVsdS1tYW5hLXlhbmctdGVyYmFpaw==&q=Golkar Usul Pilkada Via DPRD, PKS: Kami Kaji Dulu Mana yang Terbaik§ion=Nasional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = ` `; document.querySelector('.kompasidRec').innerHTML = htmlString; } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } }); xhr.open("GET", endpoint); xhr.send();

Diberitakan sebelumnya, Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golongan Karya (Golkar) menghasilkan 10 usulan, salah satunya adalah pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Baca juga: Rapimnas Golkar Usulkan Pilkada via DPRD

"Adapun sepuluh pernyataan politik Rapimnas I Partai Golkar tahun 2025 di antaranya adalah Partai Golkar mengusulkan pilkada melalui DPRD sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya," demikian bunyi siaran pers Partai Golkar, Minggu (21/12/2025).

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; } LazyLoadSlot("div-gpt-ad-Zone_OSM", "/31800665/KOMPAS.COM/news", [[300,250], [1,1], [384, 100]], "zone_osm", "zone_osm"); /** Init div-gpt-ad-Zone_OSM **/ function LazyLoadSlot(divGptSlot, adUnitName, sizeSlot, posName, posName_kg){ var observerAds = new IntersectionObserver(function(entires){ entires.forEach(function(entry) { if(entry.intersectionRatio > 0){ showAds(entry.target) } }); }, { threshold: 0 }); observerAds.observe(document.getElementById('wrap_lazy_'+divGptSlot)); function showAds(element){ console.log('show_ads lazy : '+divGptSlot); observerAds.unobserve(element); observerAds.disconnect(); googletag.cmd.push(function() { var slotOsm = googletag.defineSlot(adUnitName, sizeSlot, divGptSlot) .setTargeting('Pos',[posName]) .setTargeting('kg_pos',[posName_kg]) .addService(googletag.pubads()); googletag.display(divGptSlot); googletag.pubads().refresh([slotOsm]); }); } }

Rapimnas I Golkar tahun 2025 itu telah berlangsung di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (20/12/2025).

Terkait pelaksanaan pemilu, Golkar merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem proporsional terbuka melalui pembenahan aspek teknis penyelenggaraan, kelembagaan penyelenggara, dan tata kelola guna mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang