PAN Setuju Pilkada Tidak Langsung dengan Catatan Begini

jpnn.com - Partai Amanat Nasional (PAN) setuju dengan gagasan pemilihan kepala daerah atau Pilkada tidak langsung tetapi dengan sejumlah catatan.

"PAN setuju Pilkada dilaksanakan secara tidak langsung, atau dipilih melalui DPRD, dengan catatan," kata Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, Senin (22/12/2025).

BACA JUGA: Rapimnas Golkar Usul Pilkada Melalui DPRD, Elite PKB: Ini Ide Cak Imin

Adapun catatannya, pertama, seluruh partai politik bersepakat bulat untuk menerima pilkada dilaksanakan tidak langsung.

Dengan demikian, proses pembahasan revisi UU pilkada tidak akan akan digunakan oleh parpol untuk berselancar menjaring suara rakyat.

BACA JUGA: Pilkada Melalui DPRD Dianggap Mematikan Suara Publik di Ruang Digital

"Kedua, tidak menimbulkan pro kontra secara tajam dan meluas di publik. Karena setiap pembahasan UU Pilkada memancing demonstrasi yang masif secara nasional," ujar Viva Yoga.

Via mengatakan bahwa secara hukum tata negara, UUD 1945 tidak menyebut secara eksplisit bahwa Pilkada dipilih langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD.

BACA JUGA: PAN Jabar Ajak Kader Suarakan Kebenaran Lewat Medsos

"Keduanya sama-sama konstitusional dan tidak melanggar hukum. Yang ditekankan adalah prosesnya harus demokratis," ucapnya.

Hal itu menurutnya diatur pada Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 bahwa Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa frasa dipilih secara demokratis adalah open legal policy di bawah kewenangan DPR dan pemerintah.

"Kajian akademis sampai saat ini pun masih terbelah menjadi dua, yakni ada pihak yang sepakat Pilkada tidak langsung, dan ada yang tidak sepakat dengan beragam argumentasinya," tuturnya.

Pihak yang setuju pemilihan Pilkada tidak langsung, punya beberapa argumentasi sebagai berikut:

1. Lebih efektif dan efisien biaya. Kandidat akan tertantang mempersiapkan visi misinya

2. Menurunkan potensi konflik suku, agama, adat, dan ras. Karena terkadang faktor primordialisme dimasukkan ke turbulensi politik sehingga menimbulkan politik SARA. Hal itu yang dihindari.

3. Menghindari money politic karena pengalaman empiris, banyaknya suara kandidat ditentukan oleh banyaknya amplop yang dibagikan ke masyarakat pemilih.

"Potensi anggota dewan dan partai yang terlibat money politic juga tidak tertutup kemungkinan ada. Makanya harus ada penanganan khusus dalam hal pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum," kata Viva.

Sementara, argumentasi bagi yang setuju Pilkada langsung punya argumentasi:

1. Menghargai makna kedaulatan rakyat karena melibatkan partisipasi rakyat untuk memilih langsung. Rakyat dapat bebas menentukan pilihannya sendiri

2. Calon terpilih memperoleh legitimasi politik dari rakyat karena mendapatkan suara langsung dari rakyat

3. Demokrasi memang mahal. Jika ada ekses negatif, misalnya money politic, maka harus diperbaiki sistem, tata aturan, dan pelaksanaan Pilkadanya.

"Begitulah perdebatan yang sudah puluhan tahun mewarnai politik Indonesia,' ujar Viva Yoga yang juga wakil menteri transmigrasi itu.(fat/jpnn.com)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Verrell Bramasta Berkomitmen Beri Perhatian kepada Atlet Disabilitas