HARIAN FAJAR, BULUKUMBA – Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Bulukumba menggelar kegiatan kopi santai di akhir tahun, kegiatan tersebut digelar di Lakuna Cafe, Jl Samratulangi, Bulukumba, Senin, 22 Desember 2025.
Kegiatan itu digelar bertujuan untuk merefleksi program pendampingan desa di Kabupaten Bulukumba.
Pada dialog itu, Wakil Bupati Bulukumba, Andi Edy Manaf dan Wakil Ketua II DPRD Bulukumba, Syahruni Haris, serta Kepala Dinas PMD, Andi Asdar, dan juga Kepala Dinas Koperasi Bulukumba hadir sebagai pemateri.
Iwan Salassa selaku pemandu kegiatan, menyinggung soal program ketahanan pangan yang dititip anggarannya di dana desa.
Bahkan ia pun menyinggung soal Gedung Ammatoa. Disebutkannya bahwa andai kata Gedung Ammatoa tidak dibangun dan anggarannya dialihkan untuk program ketahanan pangan di masyarakat desa.
Wakil Bupati Bulukumba, membeberkan bahwa kita perlu merefleksi perjalanan pendamping desa. Karena memang pada prinsipnya akan ada perubahan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat.
“Kita harus keluar dalam zona nyaman, dan harus dimaknai bahwa ekonomi harus tumbuh dari bawah, sesuai dengan keinginan Bapak Presiden Prabowo,” kata Andi Edy Manaf di hadapan pendamping desa.
Bahkan, kata Andi Edy Manaf, di hari sebelumnya selalu mencari keberadaan pendamping desa.
“Bahkan saya bertanya-tanya, selama ini pernahkah pendamping desa silaturahmi dengan pemerintah. Harusnya berkolaborasi karena kita punya tujuan yang sama,” cetusnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Andi Asdar, menyampaikan bahwa ada hal yang perlu dibenahi dalam pemerintahan desa. Dan meminta kepada pendamping desa agar memaksimalkan perbaikan-perbaikan sistem yang ada di desa.
“Mari kita perbaiki bersama, jangan cuma kritik saja, karena kritik tanpa solusi akan bersifat semu,” bebernya.
Sebagai Kepala Dinas PMD, kata Andi Asdar, ia mengaku siap mebersamai para kepala desa dalam kondisi apapun.
“Karena sebagai perpanjangan tangan pimpinan, makanya sudah menjadi kewajiban untuk bersama-sama dengan kepala Desa, bahkan siap terjun berbenah untuk menjaga wibawa kepala desa,” tegasnya.
Terpisah, Syahruni Haris yang merupakan Wakil Ketua II DPRD Bulukumba, menyatakan bahwa bercerita soal tugas sebagai pendamping desa, yang terpenting adalah harus memperbaiki niat, khususnya niat yang tulus.
Terkait dengan program BUMDes dan Koperasi Merah Putih merupakan sama-sama program yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat.
“Jadi kalau ada masyarakat yang menolak pembangunan koperasi merah putih karena persoalan lahan, pelan-pelan saja dahulu. Jangan terlalu terburu-buru,” bebernya. (fad)
