Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyentil rendahnya kontribusi pendapatan dari pengelolaan aset daerah yang dinilai belum optimal. Dari total aset milik Jakarta yang menembus angka Rp600 triliun, pendapatan yang dihasilkan baru menyentuh angka Rp30 triliun atau sekitar lima persen.
Rano mempertanyakan efektivitas pengelolaan aset selama ini yang terkesan berjalan di tempat. Ia mendorong adanya terobosan melalui kemitraan strategis dengan pihak swasta, terutama menggunakan skema Public Private Partnership (PPP).
"Baru terpakai Rp30 triliun. Apa yang terjadi dengan Jakarta ini? Apakah selama ini kita menganggap APBD kita biasa-biasa saja sehingga tidak optimal?" ujar Rano dalam acara JAMC di Jakarta, dilansir Antara, Senin, 22 Desember 2025.
Baca Juga :
Larangan Kembang Api di Jakarta Dinilai Cerminkan Empati NasionalMenurut Rano, penguatan kapasitas fiskal sangat mendesak dilakukan mengingat adanya penurunan dana bagi hasil Jakarta sebesar Rp15 triliun. Salah satu langkah konkret yang harus diambil adalah mengejar kewajiban para pengembang yang hingga kini belum menyerahkan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) kepada pemerintah daerah.
"Selama ini DKI diam saja, menunggu saja. Tidak ada waktu lagi kita menunggu, Rp15 triliun dana bagi hasil kita berkurang. Ini harus dikejar," tegas Rano.
Suasana Monas Jakarta. Foto: ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/aa.
Sebagai langkah awal transformasi aset, Pemprov DKI telah memetakan sejumlah aset prioritas untuk dikembangkan secara kreatif. Sektor Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), GOR Bulungan, hingga revitalisasi kawasan Pasar Senen masuk dalam daftar rencana pengembangan.
Proyek-proyek tersebut ditargetkan mulai dikerjakan pada awal atau pertengahan 2026. Hal ini dipersiapkan agar hasilnya dapat dirasakan saat Jakarta merayakan hari jadinya yang ke-500 pada tahun 2027 mendatang.
"Tahun 2026 awal atau pertengahan sudah mulai bangun. Insya Allah 2027, di saat Jakarta 500 tahun, sudah memberikan hasil," pungkas Rano.
