Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah negara bagian Malaka, Malaysia, berencana membuat jembatan yang menghubungkan wilayahnya dengan Indonesia, di Provinsi Riau. Proyek terungkap pekan lalu, ketika Ketua Menteri Melaka Ab Rauf Yusoh mengumumkan rentan pembangunan jembatan sepanjang lebih dari 47 kilometer (km) itu.
Dikatakannya jembatannya menghubungkan Pantai Pengkalan Balak di Masjid Tanah, Malaka, ke Indonesia. Studi tentang proyek akan dimulai pada bulan Januari, dengan pemerintah negara bagian menghabiskan RM500.000 (Rp 2 miliar), untuk perusahaan konsultan guna mempelajari aspek teknis, ekonomi, dan logistik dari proposal tersebut.
Rauf mengatakan jembatan tersebut akan memberikan dampak positif yang besar bagi perekonomian Melaka. Ia mengatakan bakal ada konversi lahan seluas 5.000 hektar di Masjid Tanah menjadi kawasan industri baru.
Meski demikian, mengutip Free Malaysia Today, Selasa (23/12/2025), pemimpin oposisi Melaka, Dr. Yadzil Yaakub, mempertanyakan tujuan dan kelayakan usulan jembatan tersebut. Meskipun mengatakan proyek tersebut dapat dilaksanakan, Yadzil tetap bertanya apakah pemerintah Melaka memiliki kemampuan keuangan untuk menanggung biayanya.
Ia menggambarkan proyek sebagai hal yang tidak realistis. Ia mengatakan pemerintah negara bagian hanya mengumpulkan pendapatan tahunan yang terbatas, hampir semuanya digunakan untuk pengeluaran operasional, dan masih berhutang kepada beberapa pihak, termasuk pemerintah federal.
"Jika kita tidak mampu melunasi utang yang ada, bagaimana pemerintah negara bagian dapat meyakinkan rakyat bahwa mereka dapat mengelola utang baru senilai miliaran ringgit dengan bijak?" ujarnya.
"Kenyataannya adalah pengeluaran pemerintah Melaka sangat bergantung pada bantuan Putrajaya. Jika kita membutuhkan bantuan federal hanya untuk memperbaiki jalan-jalan negara bagian, bagaimana kita dapat membiayai pembangunan jembatan yang melintasi Selat Malaka?," tambahnya.
"Dan dengan meningkatnya utang nasional dan tekanan fiskal yang terus berlanjut, tidak masuk akal untuk berharap bahwa pemerintah federal akan menanggung beban keuangan dari proyek mega yang diusulkan ini," tambahnya.
Lebih lanjut Yadzil mengatakan memulai proyek melalui inisiatif pembiayaan swasta atau konsesi swasta tetap akan berarti biaya tol yang tinggi dan risiko proyek tersebut menjadi proyek yang sia-sia. Ia menambahkan bahwa bagian Indonesia yang akan dihubungkan oleh jembatan tersebut bukanlah pusat ekonomi utama dan kemungkinan akan menghasilkan keuntungan minimal bagi Melaka.
"Dan jika konsesi gagal, pemerintah akan terpaksa menyelamatkan proyek tersebut menggunakan dana publik. Dalam semua skenario, rakyatlah yang menjadi korban," katanya.
Anggota Dewan Legislatif Bemban itu juga menyampaikan kekhawatiran tentang dampak lingkungan proyek tersebut terhadap garis pantai. Ia menyinggung rekam jejak pemerintah negara bagian dalam proyek-proyek yang gagal.
(sef/sef)
