jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memastikan penanganan bencana Sumatra terus dilakukan secara masif.
Peran yang diambil Teddy dalam menyampaikan progres penanganan bencana dianggap sebagai momentum untuk menunjukkan upaya pemerintah dalam menangani bencana di tengah kritik tajam.
BACA JUGA: Seskab Teddy: Jalan KKA yang Menghubungkan Aceh Utara-Bener Meriah Kembali Dibuka
“Menurut saya ada kesempatan luar biasa bagi pemerintah dalam menjelaskan penanganan bencana Sumatera yang seolah-olah (disebut) tidak optimal,” ujar pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, kepada media.
Menurut Trubus, pemerintah terus bergerak dalam melakukan penanganan bencana.
Namun, memang daerah yang terdampak bencana cakupannya luas. Sementara, ia menilai ada pemerintah daerah yang aktif dan kurang proaktif, seperti di Aceh.
BACA JUGA: Seskab Teddy: Aceh Utara dan Bener Meriah Kembali Tersambung
Mereka yang kurang proaktif seolah menyerahkan sepenuhnya penanganan bencana kepada pemerintah pusat.
"Jadi mereka seolah berasumsi itu seperti kejadian tsunami 2004,” imbuhnya.
BACA JUGA: Seskab Teddy Dinilai Sukses Benahi Komunikasi Publik Penanganan Bencana Sumatra
Sebaliknya, kata Trubus, pemerintah daerah yang proaktif di Sumatera Barat, Sumatera Utara seperti Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara sebagian sudah move on, meski belum optimal, karena penanganan bencana tidak bisa selesai dalam waktu singkat.
“Jadi memang kerja sama kurang untuk daerah lain, dan Pak (Presiden) Prabowo (Subianto) juga sudah mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki tongkat Nabi Musa,” katanya.
Padahal, kondisi sekarang berbeda dengan 2004, di mana pemerintah menetapkan status bencana nasional, karena keterbatasan.
Misalnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) belum terbentuk, kemudian anggaran APBD juga belum ada mengenai status tanggap darurat, sehingga pilihannya cuma menetapkan bencana nasional.
Trubus pun mendorong adanya kemandirian dari pemerintah daerah dalam penanganan bencana. Kondisi yang terjadi di Sumatra, menurutnya, menandakan lemahnya pemerintah daerah dalam penanganan bencana, baik saat kejadian maupun pascabencana.
“Harusnya pada pra itu kan ada sosialisasi, pendidikan dan lain-lain, contoh di Yogyakarta, ketika gunung meletus itu warganya tidak teriak-teriak karena sudah tau mau ke mana. Atau Lumajang saat Gunung Semeru meletus,” katanya.
Trubus menambahkan, langkah Teddy yang menjelaskan secara detail penanganan bencana Sumatra setidaknya menjawab keresahan publik.
Sebab, penanganan bencana ini menimbulkan beragam persepsi publik.
“Ya menjawab keeresahan publik, paling tidak menjawab dinamika yang terjadi di persepsi publik, karena bencana ini jadi menimbulkan persepsi publik,” pungkasnya.
Sebelumnya, Teddy menjelaskan penanganan bencana yang dilakukan pemerintah di Sumatera.
Pernyataan itu sekaligus menepis berbagai persepsi yang menarasikan seolah-olah pemerintah tidak kerja, padahal sejak hari pertama bencana terjadi pada 26 November 2025, pemerintah pusat dan pemerintah bergerak melakukan penanganan berskala nasional.
“Kita butuh kerja sama, kekompakan, energi positif. Kalau niat bantu, ayo sama-sama hibur warga, timbulkan optimisme, bikin senyum. Kita saling bantu, saling jaga, dan saling dukung,” ujar Teddy saat jumpa pers, Sabtu 20 Desember 2025. (diil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
