Komisi D DPRD DKI: Persoalan Sampah dan Transportasi Masih Jadi PR Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengatakan, persoalan sampah dan transportasi masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar yang harus ditangani secara serius oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Ia menilai persoalan sampah perlu mendapat perhatian khusus karena berhubungan dengan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

"Hal itu berkaitan dengan wacana untuk PLTSa yang juga menjadi concern pemerintah pusat. Tentunya, saat ini kita masih berembuk untuk teknologi yang akan digunakan dan penempatannya di mana. Termasuk dengan persoalan pembiayaannya," ujar Yuke, Selasa (23/12/2025).

Baca juga: Penampakan Rumah Bupati Bekasi Ade Kuswara yang Disebut Kerajaan Kecil

Menurut Yuke, belajar dari pengalaman penanganan sampah setiap tahun, Pemprov DKI Jakarta tidak bisa hanya fokus pada penanganan di bagian akhir atau hilir.

Ia menegaskan, pengelolaan sampah harus dimulai dari hulu.

var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=sampah, PLTSa, Transportasi, yuke yurike&post-url=aHR0cHM6Ly9tZWdhcG9saXRhbi5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNS8xMi8yMy8xNTE4MzA0MS9rb21pc2ktZC1kcHJkLWRraS1wZXJzb2FsYW4tc2FtcGFoLWRhbi10cmFuc3BvcnRhc2ktbWFzaWgtamFkaS1wci1qYWthcnRh&q=Komisi D DPRD DKI: Persoalan Sampah dan Transportasi Masih Jadi PR Jakarta§ion=Megapolitan' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = ` `; document.querySelector('.kompasidRec').innerHTML = htmlString; } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } }); xhr.open("GET", endpoint); xhr.send();

"Di internal Komisi D, kita terus membantu untuk mensosialisasikan bagaimana penanganan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH)!dan Pemprov berjalan dengan maksimal dan sesuai harapan. Agar pada tahun mendatang, Jakarta bisa terbebas atau zero sampah," katanya.

Untuk program yang diusulkan, Yuke menegaskan pihaknya mendorong agar pemprov dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI memberikan apresiasi bagi masyarakat yang fokus dalam hal penanganan sampah di lingkungan.

"Dalam beberapa kesempatan, kita mengupayakan berupaya memberikan agar masyarakat yang memilah sampah mendapatkan apresiasi berupa insentif-insentif dari pemerintah provinsi," katanya.

Selain persoalan sampah, Yuke turut menyoroti sektor transportasi publik di Jakarta.

Ia menilai program transportasi yang dijalankan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat ini sudah cukup baik, terutama soal moda transportasi publik.

Baca juga: Jelang Penetapan UMP 2026, Buruh Demo di Balai Kota Jakarta

“Program transportasi publik tergolong sangat baik karena jalurnya mulai terintegrasi. Tapi kalau masih ada yang perlu diperbaiki, tentu kami akan menyampaikan kritik,” ujarnya.

Selain itu, Yuke mengingatkan agar skema subsidi transportasi tidak justru membebani keuangan daerah.

Menurut dia, subsidi transportasi harus dikaji secara matang agar tepat sasaran dan adil bagi warga.

“Jangan sampai subsidi malah terlalu berat. Ini harus ditelaah betul, termasuk ongkos transportasi terintegrasi. Karena dana subsidi itu berasal dari pajak warga Jakarta. Harapannya, subsidi diprioritaskan untuk warga Jakarta dan penyandang disabilitas,” tegasnya.

Yuke juga menyoroti peningkatan kualitas fasilitas umum yang ramah bagi penyandang disabilitas.

Ia menyebut masih banyak fasilitas publik yang perlu dibenahi, di antaranya jembatan penyeberangan orang (JPO), akses bangunan, hingga rumah susun.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; } LazyLoadSlot("div-gpt-ad-Zone_OSM", "/31800665/KOMPAS.COM/news", [[300,250], [1,1], [384, 100]], "zone_osm", "zone_osm"); /** Init div-gpt-ad-Zone_OSM **/ function LazyLoadSlot(divGptSlot, adUnitName, sizeSlot, posName, posName_kg){ var observerAds = new IntersectionObserver(function(entires){ entires.forEach(function(entry) { if(entry.intersectionRatio > 0){ showAds(entry.target) } }); }, { threshold: 0 }); observerAds.observe(document.getElementById('wrap_lazy_'+divGptSlot)); function showAds(element){ console.log('show_ads lazy : '+divGptSlot); observerAds.unobserve(element); observerAds.disconnect(); googletag.cmd.push(function() { var slotOsm = googletag.defineSlot(adUnitName, sizeSlot, divGptSlot) .setTargeting('Pos',[posName]) .setTargeting('kg_pos',[posName_kg]) .addService(googletag.pubads()); googletag.display(divGptSlot); googletag.pubads().refresh([slotOsm]); }); } }

Baca juga: Kakorlantas Tegaskan Truk Sumbu 3 Dilarang Masuk Tol Selama Operasi Nataru

“Kita berharap ke depan fasilitas-fasilitas umum di Jakarta bisa semakin ramah terhadap penyandang disabilitas,” ujar Yuke.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang