Hitekno.com - Rencana Pemerintah menerapkan teknologi pengenalan wajah (face recognition/FR) untuk registrasi kartu SIM mulai 2026 menuai catatan penting dari pengamat telekomunikasi.
Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, menegaskan agar operator seluler tidak menyimpan data biometrik wajah pelanggan dalam proses tersebut.
Peringatan itu disampaikan Heru menanggapi kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang akan menggunakan sensor wajah sebagai metode pendaftaran kartu SIM mulai tahun depan.
Menurutnya, pemanfaatan biometrik harus dibatasi secara ketat demi melindungi hak privasi masyarakat.
“Mekanisme registrasi biometrik ini harus bersifat data minimization, yakni face recognition hanya digunakan untuk verifikasi (1:1 matching), bukan penyimpanan ulang oleh operator,” ujar Heru kepada Suara.com, Senin (22/12/2025).
Heru menilai, penerapan FR bukan sekadar soal teknologi, tetapi juga kesiapan ekosistem data nasional.
Ia menekankan peran penting Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri sebagai pemilik basis data biometrik penduduk Indonesia.
Sebagian besar warga memang telah merekam data biometrik melalui e-KTP. Namun, Heru mengingatkan masih ada kelompok rentan yang belum terakomodasi dengan baik.
“Masih ada lansia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, hingga migran internal yang datanya belum terekam atau bermasalah,” jelasnya.
Tak hanya itu, kualitas data biometrik lama juga menjadi tantangan. Data wajah e-KTP yang direkam sekitar 2014 berpotensi memicu false rejection pada sistem FR saat ini.
Baca Juga:
usmile Bawa Terobosan Teknologi Pemutih Gigi Berbasis Enzim ke Indonesia, Klaim Lebih Aman untuk Enamel
Jika persoalan tersebut tak diantisipasi, risiko terbesarnya adalah exclusion error, yakni warga negara sah gagal mendaftar SIM bukan karena kesalahan pribadi, melainkan keterbatasan sistem.
“Karena itu, face recognition tidak boleh menjadi satu-satunya mekanisme. Pemerintah harus menyediakan opsi verifikasi manual atau offline, layanan pembaruan biometrik cepat, serta mekanisme keberatan dan eskalasi layanan yang sederhana,” tegas Heru.
Dari sisi keamanan, Heru juga mendorong audit sistem secara berkala, mulai dari penetration test hingga red team exercise.
Selain itu, diperlukan arsitektur teknologi yang tangguh dengan pusat data cadangan, sistem pemulihan bencana, hingga penerapan zero trust security dan pembatasan akses berbasis peran antara Dukcapil dan operator.
“Prinsip utamanya teknologi membantu administrasi, bukan menjadi penghalang hak atas layanan telekomunikasi,” tambahnya.
Tantangan lain muncul di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Ilustrasi face recognation. [Pixabay]Menurut Heru, keterbatasan smartphone, akses internet yang masih 2G, rendahnya literasi digital, hingga kondisi wilayah bencana membuat penerapan FR digital tak bisa disamaratakan.
“Pemerintah perlu pendekatan asimetris, seperti registrasi SIM berbasis gerai atau offline dengan perangkat FR portabel, integrasi layanan Dukcapil–operator di tingkat kecamatan atau desa, serta masa transisi lebih panjang bagi wilayah 3T dan daerah terdampak bencana,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Pemerintah berencana menerapkan registrasi kartu SIM berbasis biometrik mulai 1 Januari 2026.
Komdigi menyebut kebijakan ini sebagai langkah strategis memutus rantai kejahatan digital yang kerap menjadikan nomor seluler sebagai “gerbang utama” penipuan.
Pada tahap awal, registrasi biometrik akan bersifat sukarela dan hybrid hingga akhir Juni 2026.
Selanjutnya, mulai 1 Juli 2026, seluruh registrasi pelanggan baru ditargetkan dilakukan sepenuhnya menggunakan teknologi face recognition.
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5312155/original/068813000_1754906267-1000195601.jpg)
