Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KemenLH) dalam penguatan pariwisata berkelanjutan di Indonesia.
Penguatan kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penyiapan program pendampingan bagi industri pariwisata untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup.
Baca Juga: Menko Airlangga Bertemu USTR, Berhasil Capai Kesepakatan Ini dalam Perdagangan Resiprokal
Dan ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar Rizki Handayani dan Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Rasio Ridho Sani, yang berlangsung di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta Timur, Senin (22/12/2025).
Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar Rizki Handayani menjelaskan perjanjian kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Pariwisata dan Menteri Lingkungan Hidup yang telah ditandatangani pada 13 Mei 2025, guna mendorong percepatan terwujudnya pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.
“Salah satu faktor utama dalam daya saing pariwisata Indonesia adalah aspek keberlanjutan, khususnya pengelolaan lingkungan hidup. Perjanjian kerja sama ini akan memperkuat sinergi antarkementerian sehingga mampu meningkatkan daya saing pariwisata nasional sekaligus mendukung agenda pembangunan berkelanjutan,” ujar Rizki, dikutip dari siaran pers Kemenpar, Selasa (23/12).
Melalui perjanjian kerja sama ini, kedua belah pihak akan bersama-sama mendorong partisipasi aktif pelaku usaha pariwisata.
Langkah tersebut dilakukan melalui pembentukan tim kerja yang bertugas menyusun penyesuaian kriteria penilaian kinerja perusahaan, penyusunan pedoman serta petunjuk teknis bersama, dan pelaksanaan program pembimbingan serta pendampingan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Kerja sama ini juga mencakup pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, edukasi, publikasi, dan pendampingan bersama, serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembimbingan dan pendampingan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup pada sektor pariwisata.
Rizki menambahkan bahwa kolaborasi ini turut memperkuat pertukaran serta pemanfaatan data dan informasi antarinstansi sebagai bagian dari penguatan ekosistem pariwisata nasional.
“Berbagi data dan informasi menjadi penting, termasuk pelibatan pelaku usaha dan lembaga swadaya masyarakat, agar ekosistem pariwisata Indonesia semakin kuat, inklusif, dan berdaya saing,” kata Rizki.
Senada dengan itu, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Rasio Ridho Sani menyampaikan komitmennya untuk membangun industri pariwisata yang berwawasan lingkungan dan mampu bersaing di tingkat global.
“Hal terpenting adalah memastikan tindak lanjut konkret dari perjanjian kerja sama ini. Upaya pembinaan kepada perusahaan dan industri pariwisata perlu terus diperkuat agar kinerja pengelolaan lingkungan hidup dapat meningkat secara konsisten,” ujar Rasio.
