Ray Rangkuti Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) menolak wacana penghapusan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Menurutnya, berbagai alasan yang kerap digunakan untuk menolak pilkada langsung, khususnya soal politik uang, tidak relevan dan cenderung menyesatkan.
Ray menilai, praktik politik uang tidak hanya terjadi dalam pilkada, tetapi juga pada pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden.
“Kalau politik uang terjadi di semua jenis pemilihan, maka masalahnya bukan pada sistem pilkada langsung, tapi pada budaya politik kita,” ujar Ray dalam keterangannya, Selasa (23/12/2025).
Ia menegaskan, mengubah sistem pemilihan tidak otomatis menghilangkan praktik politik uang. Justru, yang diperlukan adalah upaya serius membangun budaya politik yang sehat.
“Pemilihan seharusnya menjadi ajang adu gagasan dan ide, bukan adu uang. Itu hanya bisa dicapai lewat pendekatan budaya dan pendidikan politik, bukan dengan merampas hak pilih rakyat,” tegasnya.
Ray juga mempertanyakan konsistensi pihak-pihak yang ingin menghapus pilkada langsung dengan dalih politik uang.
“Kalau alasannya politik uang, kenapa hanya pilkada yang ingin diubah? Kenapa tidak sekalian pilpres dan pileg dibuat tidak langsung?” katanya.
Lebih lanjut, Ray mengungkapkan bahwa secara data resmi, tudingan politik uang yang disebut marak tidak sepenuhnya terbukti. Berdasarkan laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), jumlah kasus politik uang yang diproses secara pidana relatif sangat kecil.
“Dari ratusan pilkada, Bawaslu hanya menerima sekitar 130 laporan. Yang diputus pidana cuma tiga kasus, dan satu pilkada dibatalkan MK. Jadi, politik uang itu lebih banyak dibicarakan daripada benar-benar terbukti secara hukum,” jelasnya.
Ray menilai, pemberantasan politik uang seharusnya menjadi tanggung jawab utama partai politik, bukan justru dijadikan alasan untuk menghapus pilkada langsung.
“Parpol seharusnya menerapkan zero politik uang, memberi sanksi tegas kepada calon yang membeli suara, dan tidak menjadikan pilkada sebagai ladang menarik dana dari kandidat,” ujarnya.
Menurut Ray, jika parpol gagal menjalankan fungsi tersebut, tidak adil jika yang dikorbankan justru hak politik rakyat.
“Yang terjadi sekarang malah sebaliknya. Kewajiban partai tidak dijalankan, tapi hak rakyat memilih pemimpinnya sendiri yang dirampas,” tegasnya.
Ray juga menilai pilkada langsung merupakan salah satu pilar penting reformasi dan perwujudan kedaulatan rakyat.
“Pilkada langsung adalah penanda bahwa reformasi masih hidup. Kalau ini dirampas, itu sinyal kuat bahwa reformasi sudah berakhir dan kita sedang bergerak menuju sistem yang tidak demokratis,” pungkasnya. (faz/ipg)
