Nelayan di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, kini dapat membeli solar dengan harga Rp 6.800 per liter seiring beroperasinya SPBU nelayan yang lebih dekat dengan lokasi permukiman dan area melaut. Kehadiran SPBU nelayan ini tidak hanya memangkas biaya operasional nelayan, tetapi juga memastikan pembelian BBM sesuai harga yang ditetapkan pemerintah, tanpa bergantung pada pengecer dengan harga lebih mahal.
SPBU nelayan ini dikelola koperasi nelayan dengan dukungan kredit permodalan dari pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Erika Retnowati, mengatakan keberadaan SPBU nelayan membawa manfaat nyata bagi aktivitas melaut nelayan.
"Tadi kami sempat bertanya pada pengelola dari SPBU nelayan ini, biasanya nelayan membeli solar itu bervariatif sekitar Rp.3.000 hingga Rp. 4.000 per liter di atas harga solar di SPBU yang peroleh dari pengecer sekitarnya. Dengan adanya SPBU nelayan ini, mereka bisa membeli langsung dengan harga Rp 6.800 per liter,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (23/12).
Selain perbedaan harga yang cukup signifikan, nelayan juga terbantu dari sisi jarak tempuh. Sebelumnya, SPBU terdekat berjarak sekitar 21 kilometer sehingga memerlukan waktu dan biaya tambahan.
Erika mengatakan nelayan di Donggala telah memahami mekanisme penggunaan Surat Rekomendasi untuk pembelian BBM subsidi dan kompensasi.
“Jadi ketika kami datang ke sini, solarnya baru satu hari disalurkan. Sedangkan untuk pertalite telah seminggu diperjualbelikan. Di sini juga menyalurkan pertamax (BBM nonsubsidi) untuk masyarakat umum,” tambahnya, seraya mengungkapkan bahwa minat masyarakat terhadap BBM nonsubsidi di SPBU nelayan ini tergolong tinggi.
Anggota Komite BPH Migas, Harya Adityawarman, berharap dukungan kredit permodalan yang diterima nelayan dapat dimanfaatkan pula untuk pengadaan peralatan lain yang menunjang kegiatan operasional. Ia juga mengapresiasi sistem operasional SPBU nelayan yang telah terintegrasi secara digital.
“Hal lain yang menggembirakan, kegiatan operasional SPBU nelayan ini dapat langsung masuk dashboard Pertamina Patra Niaga dan itu berarti dapat diakses juga penyalurannya setiap hari oleh BPH Migas,” katanya seraya berharap kegiatan operasional SPBU nelayan berjalan berkelanjutan.
Manfaat SPBUN turut dirasakan langsung oleh nelayan. Daud (43), anggota kelompok nelayan setempat, mengaku kini lebih mudah memperoleh BBM. “Sebagai nelayan, kami sangat bersyukur ada SPBU nelayan di sini karena sebelumnya kalau mau membeli BBM harus di SPBU yang jaraknya jauh. Semoga SPBU Nelayan ini berjalan lancar,” harapnya.
Selain meninjau SPBU nelayan, Erika Retnowati selaku Ketua Posko Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) juga melakukan kunjungan ke Integrated Terminal (IT) Donggala dan SPBU di Kota Palu untuk memantau kondisi pasokan BBM selama periode Nataru 2025/2026.
“Secara umum, kondisi pasokan BBM dalam keadaan aman. Kita harapkan Nataru ini berjalan lancar,” ungkapnya.
Selama periode Nataru, kebutuhan BBM di Sulawesi Tengah diperkirakan meningkat sekitar 5 persen untuk Gasoline dan relatif tetap untuk Gasoil dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kunjungan ke SPBU, dilakukan pula pengecekan kualitas dan kuantitas BBM.
“Berdasarkan uji yang kita lakukan di SPBU, memenuhi syarat yang ditetapkan Pemerintah,” pungkas Harya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, IT Manager Donggala, Ari Wibowo dan Sales Branch Manager Sulawesi Tengah II Fuel Pertamina Patra Niaga, Gidan Rasendrianto.
Senada dengan hal tersebut, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun menjelaskan Pertamina Patra Niaga mendukung kebijakan Pemerintah melalui penyediaan lembaga penyalur BBM khusus bagi nelayan. "Nelayan memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, Pertamina Patra Niaga berkomitmen memastikan ketersediaan BBM dengan akses yang lebih dekat dan terjangkau bagi para nelayan," tutup Roberth.
