VIVA – Pemerintah Kolombia pada Senin, 22 Desember 2025, mengeluarkan dekret yang mengumumkan negara tersebut akan memasuki keadaan darurat ekonomi dan sosial selama 30 hari, demikian dilansir media lokal.
Langkah tersebut bertujuan untuk mengatasi situasi sulit yang sedang dihadapi Kolombia saat ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah meluasnya krisis, menurut sejumlah laporan.
Dilansir Xinhua, analisis media menunjukkan penyebab langsung pengumuman keadaan darurat tersebut adalah penolakan rancangan undang-undang (RUU) reformasi pajak pemerintah oleh Kongres pada 9 Desember, yang menyebabkan anggaran nasional Kolombia tahun 2026 menghadapi defisit fiskal sekitar 16 triliun peso Kolombia (100 peso Kolombia = Rp442).
Dekret tersebut menyatakan bahwa, setelah pengumuman keadaan darurat, pemerintah dapat mengeluarkan serangkaian dekret yang mengikat secara hukum untuk mengatasi krisis dan mencegahnya meluas.
Pemerintah juga dapat memberlakukan pajak baru untuk sementara waktu atau mengubah pajak yang saat ini berlaku.
Menteri Keuangan German Avila mengatakan defisit tersebut mengancam fungsi dasar pemerintahan dan membuat pemerintah tidak punya pilihan selain mendeklarasikan keadaan darurat ekonomi.
Presiden Gustavo Petro mengatakan awal bulan ini bahwa selama pemerintahannya berkuasa, "kami tidak akan membiarkan kaum miskin menanggung" defisit tersebut.
Dengan mendeklarasikan keadaan darurat ekonomi, pemerintah akan menggunakan hak luar biasa dan sementara untuk mengenakan pajak yang akan meringankan krisis melalui dekrit.
Sasar Kaum KayaMenteri Dalam Negeri Armando Benedetti mengatakan pada hari Senin bahwa deklarasi keadaan darurat telah ditandatangani oleh semua menteri dan memastikan bahwa "beban tindakan tersebut jatuh pada mereka yang memiliki kapasitas ekonomi lebih besar," yaitu kaum kaya.
Pengumuman tersebut membuat khawatir asosiasi bisnis yang secara konsisten menentang reformasi sayap kiri Petro dan kemungkinan besar diharapkan untuk mengisi defisit anggaran.
Menurut Bruce MacMaster, presiden kelompok lobi perusahaan ANDI, pemerintah tidak memiliki justifikasi untuk menyatakan keadaan darurat ekonomi.
Lebih lanjut, kata MacMaster, deklarasi tersebut kemungkinan akan dinyatakan tidak konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, yang memiliki keputusan akhir tentang setiap deklarasi keadaan darurat.
Dalam tanggapan yang diposting di platform media sosial X, Petro menolak keberatan asosiasi bisnis. "Sekarang mereka sedang bersiap dan bergegas membela kaum super kaya dari pajak. Tetapi mereka melarikan diri, jauh dari sini, untuk menaikkan upah pekerja."
