REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menilai krisis lingkungan kini telah berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dan sosial nasional. Berbagai bencana ekologis mempertegas bahwa permasalahan cuaca ekstrem, sampah, hingga emisi karbon semakin terasa dampaknya.
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Leonardo Teguh Sambodo, mengatakan krisis tersebut dipicu ketidaksiapan pengelolaan sumber daya alam serta aktivitas manusia yang berlebihan. Ia menilai dampaknya nyata bagi ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});- Penerapan EPR Dinilai Berpotensi Percepat Pengentasan Kemiskinan Nasional
- Implementasi EPR: Instrumen Transisi Menuju Ekonomi Sirkular
“Sehingga mungkin ke depan ini menjadi salah satu pekerjaan rumah yang juga harus perlu diperbaiki. Sehingga kita meyakini bahwa semua ini bukan narasi dunia saja, melainkan satu realitas yang dampaknya sangat nyata bagi stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat,” kata Teguh dalam kegiatan diskusi “Mendorong Ekonomi Sirkular yang Inklusif dan Berkeadilan melalui Tanggung Jawab Produsen yang Diperluas”, Selasa (23/12/2025).
Teguh memaparkan, penggunaan sumber daya alam global meningkat 65 persen dalam dua dekade terakhir. Namun tingkat sirkularitas justru turun dari 8,5 persen pada 2020 menjadi 6,9 persen pada 2024, yang memperbesar tekanan lingkungan dan risiko ekonomi jangka panjang.
'use strict';(function(C,c,l){function n(){(e=e||c.getElementById("bn_"+l))?(e.innerHTML="",e.id="bn_"+p,m={act:"init",id:l,rnd:p,ms:q},(d=c.getElementById("rcMain"))?b=d.contentWindow:x(),b.rcMain?b.postMessage(m,r):b.rcBuf.push(m)):f("!bn")}function y(a,z,A,t){function u(){var g=z.createElement("script");g.type="text/javascript";g.src=a;g.onerror=function(){h++;5>h?setTimeout(u,10):f(h+"!"+a)};g.onload=function(){t&&t();h&&f(h+"!"+a)};A.appendChild(g)}var h=0;u()}function x(){try{d=c.createElement("iframe"), d.style.setProperty("display","none","important"),d.id="rcMain",c.body.insertBefore(d,c.body.children[0]),b=d.contentWindow,k=b.document,k.open(),k.close(),v=k.body,Object.defineProperty(b,"rcBuf",{enumerable:!1,configurable:!1,writable:!1,value:[]}),y("https://go.rcvlink.com/static/main.js",k,v,function(){for(var a;b.rcBuf&&(a=b.rcBuf.shift());)b.postMessage(a,r)})}catch(a){w(a)}}function w(a){f(a.name+": "+a.message+"\t"+(a.stack?a.stack.replace(a.name+": "+a.message,""):""))}function f(a){console.error(a);(new Image).src= "https://go.rcvlinks.com/err/?code="+l+"&ms="+((new Date).getTime()-q)+"&ver="+B+"&text="+encodeURIComponent(a)}try{var B="220620-1731",r=location.origin||location.protocol+"//"+location.hostname+(location.port?":"+location.port:""),e=c.getElementById("bn_"+l),p=Math.random().toString(36).substring(2,15),q=(new Date).getTime(),m,d,b,k,v;e?n():"loading"==c.readyState?c.addEventListener("DOMContentLoaded",n):f("!bn")}catch(a){w(a)}})(window,document,"djCAsWYg9c"); .rec-desc {padding: 7px !important;}
Di tingkat regional, kawasan ASEAN berada pada posisi krusial karena menyumbang lebih dari separuh kebocoran plastik ke laut dunia. Enam dari 10 pencemar plastik laut terbesar berasal dari ASEAN, termasuk Indonesia.
Masalah diperparah oleh infrastruktur pengelolaan sampah yang tertinggal dari laju urbanisasi. Lebih dari 50 persen sampah di ASEAN tidak terangkut dan kurang dari seperempatnya didaur ulang.
Di dalam negeri, timbulan sampah domestik diproyeksikan menembus 82 juta ton per tahun pada 2045 jika pola pengelolaan tidak berubah. Tanpa intervensi signifikan, tempat pemrosesan akhir diperkirakan penuh total pada 2028. “Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan kumpul-angkut-buang,” ujarnya.
Pemerintah mendorong pergeseran ke ekonomi sirkular yang menekan penggunaan sumber daya sejak desain produk hingga akhir masa pakai. Model ini dinilai mampu menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 40 hingga 49 persen.
Menurut Teguh, ekonomi sirkular juga membuka peluang pertumbuhan baru dan partisipasi publik. Salah satu instrumen kunci yang didorong adalah kebijakan Extended Producer Responsibility (EPR).
EPR diposisikan sebagai kebijakan transformasi industri, bukan sekadar pengelolaan sampah. Tanggung jawab dampak lingkungan produk dialihkan ke produsen karena kendali desain dan material berada di tangan perusahaan, sementara konsumen didorong meningkatkan literasi.
Pemerintah telah menempatkan EPR sebagai prioritas dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029. Namun implementasi masih tertinggal, tercermin dari baru sekitar 26 produsen yang menyerahkan peta jalan EPR sejak 2019.
Teguh mengakui terdapat kesenjangan antara ambisi regulasi dan kesiapan industri. Sekitar 70 hingga 80 persen pelaku usaha masih ragu menerapkan EPR karena tumpang tindih regulasi, beban biaya bagi usaha kecil dan menengah, serta ketergantungan pada material tertentu.
Untuk mengatasi hambatan itu, pemerintah mendorong harmonisasi regulasi dan insentif bagi industri yang mulai menerapkan prinsip sirkular. Langkah ini mencakup penyamaan definisi dan target lintas kementerian dan daerah, pengakuan hukum terhadap Producer Responsibility Organization, serta skema eco-modulation.
Pemerintah juga menyiapkan sistem pelaporan tunggal untuk mengurangi beban administrasi dan meningkatkan transparansi. Teguh menambahkan, EPR berpotensi menciptakan hingga 4 juta lapangan kerja hijau pada 2030.
Sektor informal pengelolaan sampah diproyeksikan terintegrasi ke sistem formal melalui jaminan kerja dan akses rantai pasok. Dari sisi lingkungan, EPR diharapkan menurunkan emisi hingga 20 juta ton setara karbon dioksida per tahun dari praktik pembakaran terbuka.
Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Pemerintah mendorong kemitraan publik-swasta untuk memperkuat pengumpulan, pemilahan, dan kesadaran pemilahan dari sumber.
Di tingkat internasional, Indonesia membuka pembelajaran dari praktik negara lain melalui kerja sama dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. Proyek percontohan ekonomi sirkular inklusif akan dijalankan di Jawa Timur, Bali, dan Jakarta untuk menguji model EPR yang sesuai konteks lokal.
