Penulis: Fityan
TVRINews - Jakarta
Dukungan penuh Asia-Pasifik perkuat posisi Indonesia pimpin agenda kemanusiaan dunia pada 2026
Pemerintah Indonesia menyatakan komitmennya untuk memperkuat diplomasi multilateral setelah secara resmi ditunjuk oleh kelompok regional Asia-Pasifik sebagai kandidat tunggal guna memimpin Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 2026.
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh negara-negara di kawasan tersebut. Ia menegaskan bahwa posisi ini merupakan mandat penting untuk memajukan agenda kemanusiaan global melalui jalur diplomasi yang konstruktif.
"Indonesia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kelompok Asia-Pasifik yang telah menominasikan Indonesia sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB 2026," ujar Sugiono dalam pernyataan resminya pada Rabu 24 Desember 2025.
Kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM nantinya akan diwakili oleh Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa. Dalam menjalankan peran tersebut, Indonesia berkomitmen untuk bertindak sebagai jembatan komunikasi antarnegara anggota.
Sugiono menambahkan bahwa prioritas utama Jakarta adalah memastikan perlindungan HAM tetap menjadi agenda bersama yang inklusif.
"Indonesia akan terus mendorong dialog dan kerja sama, serta bekerja bersama seluruh anggota Dewan untuk pemajuan dan perlindungan HAM bagi semua," tegasnya.
Penetapan resmi posisi presidensi ini dijadwalkan akan disahkan dalam Pertemuan Dewan HAM pada 8 Januari 2026 mendatang.
Kepemimpinan "A Presidency for All"
Juru Bicara I Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, menjelaskan bahwa visi Indonesia dalam kepemimpinan ini dirangkum dalam tema "A Presidency for All". Tema ini mencerminkan ambisi Indonesia untuk membawa perspektif negara-negara berkembang ke panggung internasional dengan cara yang objektif dan transparan.
"Indonesia mengusung prioritas kepemimpinan yang imparsial dan transparan, memperkuat konsensus, serta mendorong efisiensi kerja di dalam Dewan HAM," kata Yvonne dilaman Kemlu RI.
Momentum 20 Tahun Dewan HAM
Terpilihnya Indonesia sebagai calon presiden terjadi pada saat yang krusial, bertepatan dengan dua dekade berdirinya Dewan HAM PBB.
Sebagai anggota aktif Dewan HAM periode 2024–2026, Indonesia dinilai memiliki posisi strategis untuk memperkuat tata kelola hak asasi manusia di tingkat global.
Kementerian Luar Negeri RI menekankan bahwa pencapaian ini merupakan bentuk pengakuan dunia atas profil diplomasi Indonesia.
Dengan mengedepankan semangat kerja sama multilateral, Indonesia bertekad menjadikan presidensi 2026 sebagai tonggak sejarah dalam menciptakan perlindungan hak asasi manusia yang lebih adil dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat dunia.
Editor: Redaksi TVRINews
