PURWOREJO, DISWAY.ID— Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan industri pupuk nasional kini semakin efisien setelah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 tentang tata kelola pupuk bersubsidi.
Perpres tersebut diterbitkan untuk menjawab berbagai persoalan inefisiensi industri pupuk yang sebelumnya menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Dari temuan BPK, sistemnya kemudian diubah. Sekarang harga pupuk bersubsidi bisa turun sampai 20 persen, dan dalam lima tahun Pupuk Indonesia bahkan bisa membangun tujuh pabrik. Betapa efisien dan produktif sekarang,” kata Zulhas usai menghadiri Rembuk Tani Pupuk Indonesia di Purworejo, Jawa Tengah, Selasa (23/12/2025).
BACA JUGA:Pupuk Indonesia Pastikan Ketersediaan Pupuk Bersubsidi untuk Pembudidaya Ikan
Zulhas menegaskan, meski efisiensi meningkat signifikan, besaran subsidi pupuk tetap dipertahankan oleh pemerintah.
Perpres 113/2025 merupakan perubahan atas Perpres 6/2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.
Salah satu poin krusial dalam aturan baru ini adalah perubahan skema pembayaran bahan baku, yang kini direalisasikan pemerintah di awal, sebelum proses produksi dan distribusi pupuk dilakukan.
Dengan skema tersebut, Pupuk Indonesia tidak lagi menanggung beban bunga modal kerja untuk pengadaan bahan baku pupuk bersubsidi.
Pengadaan bahan baku pun disesuaikan dengan alokasi produksi tahunan yang ditetapkan Menteri Pertanian.
Selain itu, Perpres ini memperkuat pengawasan distribusi serta menegaskan prioritas pemenuhan kebutuhan pupuk dalam negeri, sekaligus memperkuat penerapan prinsip 7T: tepat sasaran, jenis, jumlah, harga, waktu, tempat, dan mutu.
BACA JUGA:Bertemu Deputi PM Belarusia, Ketum Kadin Dorong Kolaborasi Pupuk Hingga Alat Berat
Alokasi Pupuk 2026 Tetap 9,55 Juta Ton
Zulhas mengungkapkan, pemerintah pada tahun 2026 kembali mengalokasikan 9,55 juta ton pupuk bersubsidi, sama dengan tahun sebelumnya. Selain itu, sekitar 300 ribu ton dialokasikan khusus bagi pembudidaya ikan.
“Kita turun lapangan terus. Kalau produksi naik, petani makin makmur. Tujuan utama kebijakan Presiden Prabowo adalah swasembada pangan. Sekarang harga gabah bagus, pupuk lancar, pendapatan petani naik,” ujarnya.
Direktur Operasi Pupuk Indonesia, Dwi Satriyo Annurogo, menyebut kemudahan kebijakan pemerintah berdampak langsung pada peningkatan serapan pupuk bersubsidi.
- 1
- 2
- »
