jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai langkah mengubah sistem pilkada dari langsung menjadi melalui DPRD bukan untuk membereskan politik uang atau money politic.
"Bukan soal urusan money politic saja, sih, alasan merubah sistem pilkada ini. Money politic sebagaimana digembar-gemborkan hanya untuk menarik dukungan saja," kata Lucius kepada awak media dikutip Rabu (24/12).
BACA JUGA: Pilkada Melalui DPRD Dianggap Tak Menjawab Persoalan Politik Uang saat Pemilihan
Dia menilai niat mengubah sistem pilkada menjadi melalui DPRD ialah memusatkan kekuasaan ke pemerintahan pusat.
Sebab, kata Lucius, politik uang sebenarnya bisa terjadi dalam sistem politik jenis apa pun, baik langsung atau melalui DPRD.
BACA JUGA: Golkar Usul Pilkada Melalui DPRD, PKS Belum Bersikap, Mau Kaji Lebih Dahulu
"Politik uang hanya dijadikan kampanye, agar ide pilkada oleh DPRD bisa didukung," ungkapnya.
Lucius menuturkan wacana pilkada melalui DPRD murni didorong nafsu untuk memusatkan kekuasaan di level Presiden RI.
BACA JUGA: Pilkada Melalui DPRD Dianggap Mematikan Suara Publik di Ruang Digital
"Saya lebih percaya ide pilkada oleh DPRD ini didorong oleh nafsu untuk memusatkan kekuasaan pada satu tangan saja, yaitu tangan Presiden," ungkapnya.
Menurut Lucius, pilkada melalui DPRD membuat kepala daerah bisa mudah dikontrol melalui partai yang dikelola sentralistik.
"Hanya kepala daerah yang sejauh ini sulit ditaklukan begitu saja, karena legitimasi mereka yang kuat berkat sistem pilkada langsung," tutur Lucius.
Dia melanjutkan menguatnya wacana pilkada melalui DPRD tidak lepas dari kecenderungan pemerintah era Prabowo Subianto yang sentralistik.
"Kecenderungan pemusatan kekuasaan ke Presiden semakin kuat belakangan ini dengan semakin terpinggirkannya parlemen dari pusat kekuasaan," ujar Lucius.
Sebelumnya, Partai Golkar mengusulkan pelaksanaan pilkada melalui DPRD setelah parpol berkelir kuning itu menggelar Rapimans 2025.
"Partai Golkar merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem Proporsional Terbuka dengan memperbaiki aspek teknis penyelenggaraan, penyelenggara, dan tata Kelola untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil," kata Ketum Golkar Bahlil Lahadalia dalam keterangan persnya, Minggu (21/12).
Selain pemilihan tak langsung, Golkar dalam Rapimnas juga mengusulkan pembentukan koalisi permanen demi menjaga stabilitas pemerintahan.
"Koalisi Permanen ini tidak hanya dibangun untuk memenangkan kontestasi pemilihan presiden, tetapi dilembagakan sebagai bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan," ujar Bahlil. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Detik-Detik Bu Dosen Tewas di Tangan Bekas Anggota Polisi
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Aristo Setiawan
