Penulis: Redaksi TVRINews
TVRINews – Jakarta
Inisiatif ini dinilai strategis dalam membenahi problematika kependudukan dan distribusi kekayaan di kota-kota besar Indonesia.
Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim arsitektur perkotaan mulai mendapat sorotan positif.
Langkah ini dipandang sebagai upaya fundamental dalam mengatasi berbagai krisis sosial yang selama ini menyelimuti wilayah urban di Indonesia, mulai dari kepadatan penduduk yang ekstrem hingga ketimpangan distribusi sumber daya.
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, memberikan apresiasi terhadap gagasan tersebut. Menurutnya, problematika seperti kemacetan, keterbatasan lapangan kerja, hingga patologi sosial merupakan dampak langsung dari tata kota yang selama ini kurang terencana dengan matang.
“Di negara-negara maju, pemerintah secara sengaja merancang kota sejak awal. Prosesnya tidak instan, namun melalui perkembangan waktu yang panjang dan konsisten,” ujar Saleh dalam keterangan tertulisnya.
Tantangan Restrukturisasi dan Dominasi Modal
Saleh menyoroti perbedaan signifikan antara pembangunan kota di luar negeri dengan Indonesia. Ia mencatat bahwa di Indonesia, skenario pembangunan seringkali menyimpang dari rencana awal.
Intervensi pemilik modal dan pengusaha kerap kali lebih dominan dibandingkan peran pengambil kebijakan, sehingga esensi dari tata ruang itu sendiri seringkali terabaikan.
Kondisi inilah yang diyakini menjadi fokus perbaikan dalam visi Presiden Prabowo. Namun, Saleh mengakui bahwa proses restrukturisasi ini tidak akan berjalan mudah, mengingat padatnya lahan di kota-kota besar serta kebutuhan anggaran yang signifikan.
“Jika ingin berhasil, pemerintah harus memiliki ketegasan dalam penegakan hukum. Tanpa landasan aturan yang jelas, tim arsitektur yang dibentuk akan sulit bekerja maksimal di lapangan,” tegas mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah tersebut.
Sinergi Pusat dan Daerah
Lebih lanjut, keberhasilan transformasi perkotaan ini sangat bergantung pada sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Saleh menekankan pentingnya koordinasi yang tidak bersifat parsial agar kebijakan yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara merata.
Mengingat banyaknya pemerintah daerah yang masih kesulitan menyelesaikan isu domestik, arahan serta bantuan dari pemerintah pusat menjadi krusial. Sinergi ini diharapkan mampu mengembalikan fungsi kota sebagai ruang publik yang layak, sehat, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Editor: Redaksi TVRINews
