Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi menetapkan alokasi volume Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel untuk tahun 2026 sebesar 15.646.372 kiloliter (KL).
Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 439.K/EK.01/MEM.E/2025 tentang Penetapan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BU BBM) dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) Jenis Biodiesel serta Alokasi Volume BBN Jenis Biodiesel untuk Pencampuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Tahun 2026.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi ESDM, Eniya Listyani, menuturkan alokasi biodiesel tersebut terbagi menjadi dua kategori utama, yakni alokasi Public Service Obligation (PSO) sebesar 7.454.600 KL dan alokasi non-PSO sebesar 8.191.772 KL.
“Pelaksanaan program mandatori biodiesel tahun 2026 ini akan didukung oleh sinergi dari 32 BU BBM dan 26 BU BBN yang telah ditunjuk oleh Pemerintah, dengan tetap mempertahankan skema insentif bagi sektor PSO sebagaimana ketentuan pada tahun sebelumnya,” ujar Eniya melalui keterangan resmi, dikutip Rabu (24/12).
Angka tersebut tidak jauh berbeda dengan alokasi biodiesel pada tahun 2025 sebesar 15,6 juta KL, lantaran mandatori biodiesel dipastikan masih berlangsung untuk campuran 40 persen (B40). Sebab, kenaikan campuran menjadi 50 persen alias B50 ditargetkan baru berjalan pada semester II 2026.
Dengan begitu, pemerintah membuka ruang untuk melakukan penyesuaian ketetapan mandatori apabila di masa depan terdapat perubahan target alokasi volume sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan strategis nasional.
Eniya menekankan, penetapan alokasi ini merupakan langkah strategis dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM Solar hingga mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca.
Dari perhitungan Kementerian ESDM, program biodiesel untuk tahun 2026 diperkirakan akan mendorong pertumbuhan industri hilir dan rantai nilai swati nasional dengan peningkatan nilai tambah CPO menjadi biodiesel sebesar Rp 21,8 triliun.
Selain itu, ditargetkan terjadi penghematan devisa dari impor solar sebesar Rp 139 triliun, menyerap tenaga kerja hingga lebih dari 1,9 juta tenaga kerja, dan menurunkan emisi gas rumah kaca sekitar 41,5 juta ton CO2e.
Untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas di lapangan, pemerintah berkomitmen terus memperkuat tata kelola, pengawasan, dan transparansi melalui penetapan alokasi yang terukur berbasis kapasitas dan kinerja.
Langkah ini mencakup monitoring standar mutu biodiesel secara ketat, pengawasan distribusi di titik serah, hingga pelibatan surveyor independen untuk melakukan verifikasi volume serta kualitas biodiesel yang disalurkan.
Sebelumnya, Kementerian ESDM mulai melakukan uji coba campuran biodiesel 50 persen (B50) yang dijadwalkan berlangsung selama enam bulan ke depan. Dengan begitu, dipastikan baru diterapkan pada semester II 2026.
Eniya menjelaskan, kebutuhan CPO untuk implementasi B50 diperkirakan mencapai 20 juta kiloliter (KL), naik 4 juta KL dari target capaian permintaan B40 tahun ini sebesar 15,6 KL.
"Kalau dari domestik sendiri itu bisa. Karena kan produksi total CPO itu 50-an (juta KL) ya,” kata Eniya dalam acara Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2025, Senin (6/10).
