Bisnis.com, JAKARTA — Seluruh gubernur wajib mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 selambat-lambatnya pada hari ini, Rabu, 24 Desember 2025. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Dalam beleid tersebut, formula kenaikan upah tetap memperhitungkan inflasi ditambah komponen pertumbuhan ekonomi yang dikalikan indeks alfa. Pemerintah, kali ini, menaikkan rentang alfa dari 0,1—0,3 menjadi 0,5—0,9.
Perubahan ini membuat UMP 2026 berpotensi melonjak lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Namun demikian, sejumlah kajian menunjukkan kenaikan upah belum sepenuhnya mampu mengimbangi kenaikan biaya hidup.
Bank Dunia, dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Desember 2025, mencatat rata-rata upah riil di Indonesia mengalami kontraksi 1,1% per tahun sepanjang 2018—2024. Tekanan paling besar dialami kelompok pekerja berkeahlian tinggi, yang upah riilnya turun hingga 2,3% per tahun.
Pekerja berkeahlian menengah mencatat penurunan 1,1%, sementara pekerja berkeahlian rendah berkebalikan mencatat kenaikan tipis 0,3%.
Bank Dunia menilai kondisi ini berkaitan dengan ketidakcocokan antara suplai tenaga kerja terdidik dan ketersediaan pekerjaan berkualitas. Penciptaan lapangan kerja dalam satu tahun terakhir masih didominasi sektor bernilai tambah rendah.
Baca Juga
- Daftar Lengkap UMK Kabupaten dan Kota di Yogyakarta, UMP 2026 Naik 6,78% jadi Rp2,41 Juta
- Daftar Lengkap UMK 2026 Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat (Jabar)
- Terima Setoran 'Pungutan Dosa' Rp6,62 Triliun dari Kejagung Cs, Purbaya Bocorkan Penggunaannya
"Penciptaan lapangan kerja antara Agustus 2024 dan Agustus 2025 sebagian besar terkonsentrasi di sektor-sektor bernilai rendah, seperti pertanian serta akomodasi dan makanan-minuman," tulis Bank Dunia dalam laporannya, dikutip Rabu (24/12/2025).
Sektor pertanian menyerap tambahan sekitar 490.000 tenaga kerja, disusul sektor akomodasi serta makanan dan minuman sebanyak 420.000 orang. Dengan rata-rata upah sekitar Rp2,55 juta per bulan. Jumlah ini di bawah rata-rata nasional Rp3,33 juta. Sementara peluang tenaga kerja terampil memperoleh kompensasi kompetitif menjadi lebih terbatas.
Bank Dunia juga menilai kondisi ini mempercepat fenomena hollowing-out atau penyusutan kelas menengah. Porsi pekerjaan berkeahlian menengah turun dari 71,1% pada 2018 menjadi 68,3% pada 2024. Banyak tenaga kerja terdidik akhirnya masuk ke segmen pekerjaan dengan kualifikasi dan upah lebih rendah.
Data Bank Dunia tersebut diolah dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS). BPS mendefinisikan upah riil sebagai gambaran daya beli dari pendapatan yang diterima pekerja.
Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf menilai penurunan upah riil umumnya dipengaruhi dua hal yakni inflasi tinggi atau upah yang stagnan.
Menurutnya, kasus Indonesia lebih banyak disebabkan pertumbuhan upah yang lambat, sementara inflasi relatif terkendali.
"Jadi kalau merasa, 'Kok saya enggak sejahtera?' Ya iya. Gaji naik, cuma enggak bisa membarengi kenaikan biaya hidup," jelas Arief kepada Bisnis, beberapa waktu lalu.
Pada saat yang sama, pemerintah mendorong kebijakan kenaikan UMP melalui formula baru. Namun, tanpa peningkatan produktivitas dan penciptaan pekerjaan bernilai tambah tinggi, perbaikan kesejahteraan pekerja dinilai belum akan terasa signifikan.
