Purbaya Bilang PHK Meningkat akibat Kebijakan Pemimpin Sebelumnya, Ary Prasetyo: Nekat Nih, Gak Takut Diamuk Termul?

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Ary Prasetyo, menanggapi pernyataan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa yang menuding tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kebijakan pemimpin sebelumnya.

Ary mengatakan bahwa pernyataan tersebut terlalu berani dan berpotensi menuai reaksi keras dari pendukung Presiden dua periode, Jokowi.

Ia bahkan menyindir keberanian Menkeu Purbaya dalam menyampaikan pandangan tersebut secara terbuka di publik.

“Waaah Pak Purbaya nekat nih, apa gak takut diamuk Termul,” ujar Ary di X @Ary_PrasKe2 (24/12/2025).

Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat lonjakan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang Januari hingga November 2025.

Total pekerja yang terdampak PHK mencapai 79.302 orang, lebih tinggi dibandingkan sepanjang 2024 yang berjumlah 77.965 orang.

Menanggapi data tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa meningkatnya PHK tidak lepas dari melemahnya permintaan masyarakat yang sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada sebagian besar tahun 2025.

Hal ini diungkapkan Purbaya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2025) kemarin.

“PHK kan terjadi ketika demand-nya lemah sekali kan. Itu terjadi 10 bulan awal, 9 bulan pertama tahun lalu kan. Tahun ini 10 bulan pertama, ekonomi slow. Itulah gambaran bahwa ekonomi kita waktu itu slow,” kata Purbaya.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi refleksi situasi ekonomi nasional dalam sepuluh bulan pertama tahun ini.

Meski demikian, Purbaya menegaskan pemerintah kini terus berupaya mendorong pemulihan ekonomi, terutama dengan menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter bersama Bank Indonesia.

“Kita dorong, saya harapkan (ekonomi) akan membaik, saya yakin tahun depan akan lebih baik dari sekarang. karena kita lebih sinkron dengan pemerintah,” jelasnya.

Lebih jauh, Purbaya menilai tingginya angka PHK saat ini merupakan dampak lanjutan dari kebijakan ekonomi para pemimpin sebelumnya yang dinilai kurang tepat.

“Jadi, itu merupakan indikasi bagi saya bahwa kemarin-kemarin memang tidak bagus,” lanjutnya.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk membantu dunia usaha agar kembali tumbuh dan berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi nasional.

Baginya, peningkatan permintaan menjadi kunci utama agar sektor usaha kembali bergairah.

“Jadi makanya saya concern itu dan ingin membantu mereka (dunia usaha) semaksimal mungkin untuk tumbuh lagi. Sesuai dengan permintaan. Kenaikan permintaan karena kita ubah kebijakan di sini, maupun di Bank Sentral,” tandasnya.

Sementara itu, data portal Satu Data Kemnaker menunjukkan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi.

Sebanyak 21,73 persen dari total pekerja ter-PHK berasal dari provinsi tersebut, atau setara dengan 17.234 orang.

Posisi berikutnya ditempati Jawa Tengah dengan 14.005 pekerja terdampak PHK. Disusul Banten sebanyak 9.216 orang, DKI Jakarta 5.710 orang, serta Jawa Timur dengan 4.886 pekerja yang kehilangan pekerjaan selama 11 bulan pertama 2025. (Muhsin/fajar)