JAKARTA, DISWAY.ID-- Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan langkah penertiban kawasan hutan dan penyelamatan kekayaan negara yang saat ini dilakukan pemerintah merupakan tahap awal. Ke depan, Prabowo menyatakan penertiban lebih masif lagi.
Menurutnya, temuan yang terungkap sejauh ini hanyalah 'ujung’ sebagian kecil praktik penyimpangan besar yang telah merugikan bangsa dan negara selama puluhan tahun.
BACA JUGA:Tak Cuma Naikan UMP DKI Jadi Rp5,7 Juta, Pramono Juga Berikan Subsidi Khusus untuk Buruh
BACA JUGA:Industri Olahraga Dinilai Berpotensi Jadi Penggerak Baru Ekonomi Nasional, Perputaran Ekonomi Bisa Capai Ratusan Triliunan Rupiah
“Apa yang kita capai hari ini sesungguhnya baru ujung dari kerugian bangsa dan negara,” kata Prabowo saat menghadiri acara penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu, 24 Desember 2025.
Menurut Prabowo, praktik penyimpangan dalam pengelolaan kawasan hutan dan kekayaan negara telah berlangsung lama.
Aksi lancung ini pun dilakukan secara sistematis oleh pihak-pihak yang mengedepankan keserakahan.
“(Mereka) berani melecehkan negara, menganggap pejabat di setiap eselon bisa dibeli dan disogok,” tegasnya.
BACA JUGA:Terbukti Melanggar, 21 Perusahaan Sawit dan Tambang Didenda Rp2,34 Triliun
BACA JUGA:KPK Dalami Aset Ridwan Kamil yang Diduga Belum Dilaporkan dalam LHKPN
Sejak diberi mandat menjadi presiden, Prabowo bertekad melawan korupsi dan perampokan kekayaan negara.
Salah satunya dengan membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) tiga bulan setelah dilantik.
Hasil kerja satgas tersebut, lanjut Prabowo, sudah mulai terlihat dengan menyelamatkan keuangan negara hingga Rp 6 triliun.
Namun, ia kembali menekankan bahwa capaian tersebut masih jauh dari keseluruhan potensi yang bisa dipulihkan.
BACA JUGA:Di Depan Prabowo, Jaksa Agung Sebut Banjir Sumatera Bukan Hanya Disebabkan Fenomena Alam Biasa, Tapi...
- 1
- 2
- »
