DPR Minta Menkeu Purbaya Tindak Gerai Tolak Pembayaran Tunai: Kalau Dibiarkan Merusak Ekonomi-Politik RI

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR, Saleh Partaonan Daulay meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo turun tangan mengatasi polemik penolakan pembayaran tunai. Saat ini, banyak gerai meminta pelanggan untuk membayar secara nontunai, seperti via kartu maupun kode cepat QRIS.

“Menteri Keuangan dan Gubernur BI harus turun tangan. Apalagi sudah banyak orang yang kritis dan mencermati masalah ini. Jangan lemah dalam menegakkan aturan. Apalagi aturan tersebut secara eksplisit disebutkan di dalam undang-undang,” kata Saleh, Kamis (25/12/2025), dilansir Antara.

Dia mengatakan, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, secara eksplisit mengatur bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah, kecuali karena terdapat keraguan atas keasliannya.

Ketentuan tersebut, tuturnya, memiliki konsekuensi hukum. Oleh sebab itu, selaku ketua komisi yang membidangi urusan perindustrian, Saleh menilai, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia bertindak tegas.

“Sekali lagi, kalau ini dibiarkan akan berdampak negatif bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia,” ucapnya.