Pantau - Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saleh Partaonan Daulay menegaskan penanganan dampak banjir dan longsor di Kabupaten Padang Pariaman harus dilakukan secara komprehensif karena bencana telah memengaruhi hampir seluruh sektor kehidupan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Saleh saat kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatra Barat, pada Senin, 22 Desember 2025.
Saleh menyampaikan bahwa pemulihan pascabencana tidak bisa dilakukan secara parsial karena keterkaitan antar sektor sangat kuat.
Ia menilai pemulihan UMKM tidak dapat dipisahkan dari pemulihan sektor lain seperti pariwisata dan ekonomi kreatif.
Menurutnya, fokus pada satu sektor saja berarti pemerintah belum melihat persoalan secara menyeluruh.
Politisi Fraksi PAN tersebut mengingatkan pemerintah agar bekerja secara cerdas, taktis, cepat, dan terukur dalam menangani pemulihan pascabencana.
Ia menegaskan bahwa kerja cepat dan terukur diperlukan agar persoalan segera diselesaikan serta tidak menggerus kepercayaan masyarakat.
Saleh menilai kepercayaan publik merupakan modal penting dalam proses pemulihan sosial dan ekonomi di daerah terdampak bencana.
Saleh juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pemulihan pascabencana.
Masyarakat didorong untuk menyampaikan kritik sekaligus solusi agar pemerintah mengetahui titik intervensi yang tepat dalam meningkatkan kinerja pemulihan.
Berdasarkan laporan kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI, keterlambatan pemulihan lintas sektor berpotensi memperpanjang stagnasi ekonomi di daerah terdampak.
Wilayah yang paling berisiko mengalami stagnasi berkepanjangan adalah daerah yang bergantung pada UMKM, sektor pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Komisi VII DPR RI berkomitmen mengawal proses pemulihan pascabencana agar berdampak nyata terhadap pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Padang Pariaman.
