Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyatakan sejumlah kabupaten di Provinsi Aceh memperpanjang status tanggap darurat bencana.
Menteri Koordinator (Menko) Pratikno mengatakan perpanjangan status tanggap darurat tersebut dilakukan karena masih terdapat wilayah yang memerlukan penanganan lanjutan sebelum memasuki fase pemulihan.
“Ada 11 kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang memperpanjang status tanggap darurat. Semua ini dilakukan untuk memastikan upaya tanggap darurat yang dibutuhkan warga dapat terlaksana secara maksimal,” kata Menko Pratikno dalam konferensi pers di media center tanggap darurat bencana yang diikuti di Jakarta, Kamis.
Meski tidak menyebutkan secara rinci kabupaten/kota mana saja dan berapa lama perpanjang itu, namun Menko Pratikno menilai keputusan tersebut diperlukan agar pemerintah daerah (pemda) benar-benar siap beralih ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi tanpa mengabaikan aspek keselamatan masyarakat.
Baca juga: BNPB: Distribusi bantuan capai 1.361 ton untuk Aceh, Sumut dan Sumbar
Dia juga menyampaikan proses percepatan pembangunan rumah hunian sementara (huntara) hingga rumah hunian tetap (huntap) di Aceh terus berjalan sebagaimana dua provinsi lainnya.
Menko PMK dalam paparannya melaporkan di Sumatera Barat (Sumbar), pembangunan huntara telah berlangsung di enam kabupaten/kota, sementara di Sumatera Utara (Sumut) proses serupa berjalan di tiga kabupaten/kota dan terus bertambah.
Hal ini sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jajaran pemerintah mengerahkan sumber daya nasional secara terpadu untuk memulihkan kehidupan dan penghidupan masyarakat terdampak bencana secara berkelanjutan.
“Percepatan pembangunan hunian ini dikerjakan bersama-sama, dikoordinasikan oleh BNPB dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta organisasi kemasyarakatan,” ucap Menko Pratikno.
Baca juga: Kementerian PU percepat penanganan infrastruktur jalan Aceh Tamiang
Berdasarkan laporan yang dihimpun Pusat Pengendalian Operasi BNPB hingga Kamis sore, bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, mengakibatkan 489.864 jiwa mengungsi di sejumlah titik pengungsian yang tersebar di wilayah terdampak.
Sementara untuk korban meninggal dunia ada sebanyak 1.135 orang atau bertambah sebanyak enam orang dari jumlah sebelumnya. Korban hilang dalam pencarian sebanyak 173 orang atau berkurang satu orang dari sebelumnya.
Dengan rincian Aceh sebanyak 503 orang meninggal dunia, hilang dalam pencarian 31 orang, dan 466.667 orang mengungsi. Sementara Sumut sebanyak 371 orang meninggal dunia, hilang dalam pencarian 70 orang, dan 13.262 orang mengungsi. Kemudian Sumbar sebanyak 261 orang meninggal dunia, hilang sebanyak 62 orang dan mengungsi sebanyak 9.935 orang.
Baca juga: BNPB: Dana tunggu hunian korban bencana Sumatera mulai dicairkan
Menteri Koordinator (Menko) Pratikno mengatakan perpanjangan status tanggap darurat tersebut dilakukan karena masih terdapat wilayah yang memerlukan penanganan lanjutan sebelum memasuki fase pemulihan.
“Ada 11 kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang memperpanjang status tanggap darurat. Semua ini dilakukan untuk memastikan upaya tanggap darurat yang dibutuhkan warga dapat terlaksana secara maksimal,” kata Menko Pratikno dalam konferensi pers di media center tanggap darurat bencana yang diikuti di Jakarta, Kamis.
Meski tidak menyebutkan secara rinci kabupaten/kota mana saja dan berapa lama perpanjang itu, namun Menko Pratikno menilai keputusan tersebut diperlukan agar pemerintah daerah (pemda) benar-benar siap beralih ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi tanpa mengabaikan aspek keselamatan masyarakat.
Baca juga: BNPB: Distribusi bantuan capai 1.361 ton untuk Aceh, Sumut dan Sumbar
Dia juga menyampaikan proses percepatan pembangunan rumah hunian sementara (huntara) hingga rumah hunian tetap (huntap) di Aceh terus berjalan sebagaimana dua provinsi lainnya.
Menko PMK dalam paparannya melaporkan di Sumatera Barat (Sumbar), pembangunan huntara telah berlangsung di enam kabupaten/kota, sementara di Sumatera Utara (Sumut) proses serupa berjalan di tiga kabupaten/kota dan terus bertambah.
Hal ini sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jajaran pemerintah mengerahkan sumber daya nasional secara terpadu untuk memulihkan kehidupan dan penghidupan masyarakat terdampak bencana secara berkelanjutan.
“Percepatan pembangunan hunian ini dikerjakan bersama-sama, dikoordinasikan oleh BNPB dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta organisasi kemasyarakatan,” ucap Menko Pratikno.
Baca juga: Kementerian PU percepat penanganan infrastruktur jalan Aceh Tamiang
Berdasarkan laporan yang dihimpun Pusat Pengendalian Operasi BNPB hingga Kamis sore, bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, mengakibatkan 489.864 jiwa mengungsi di sejumlah titik pengungsian yang tersebar di wilayah terdampak.
Sementara untuk korban meninggal dunia ada sebanyak 1.135 orang atau bertambah sebanyak enam orang dari jumlah sebelumnya. Korban hilang dalam pencarian sebanyak 173 orang atau berkurang satu orang dari sebelumnya.
Dengan rincian Aceh sebanyak 503 orang meninggal dunia, hilang dalam pencarian 31 orang, dan 466.667 orang mengungsi. Sementara Sumut sebanyak 371 orang meninggal dunia, hilang dalam pencarian 70 orang, dan 13.262 orang mengungsi. Kemudian Sumbar sebanyak 261 orang meninggal dunia, hilang sebanyak 62 orang dan mengungsi sebanyak 9.935 orang.
Baca juga: BNPB: Dana tunggu hunian korban bencana Sumatera mulai dicairkan
