Solok: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok, Sumatra Barat, telah menetapkan status transisi dari darurat ke fase pemulihan. Fase pemulihan ini akan berlangsung selama enam bulan ke depan dalam penanganan bencana hidrometeorologi di daerah tersebut.
Bupati Solok Jon Firman Pandu mengharapkan seluruh pihak tetap solid dan terus berkolaborasi dalam membantu masyarakat terdampak bencana. “Kita harus tetap bersatu, bersemangat, dan terus berkoordinasi agar penderitaan masyarakat bisa segera diatasi,” katanya, dikutip dari Antara, Kamis, 25 Desember 2025.
Selama masa transisi, sejumlah langkah terus dilakukan dengan fokus pada pemulihan infrastruktur. Langkah-langkah tersebut meliputi perbaikan jalan, pembangunan jembatan darurat, normalisasi aliran sungai, perbaikan jaringan air bersih (PDAM, Pamsimas), serta pembersihan material longsor.
Baca Juga :
Pemkab Solok akan menata lingkungan dengan menyediakan hunian sementara, merelokasi warga dari zona rawan bencana, serta menata sanitasi dan drainase darurat. Selain itu, mendata dan verifikasi kerusakan melalui Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna), kajian ulang risiko dan zona rawan, serta menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang disinkronkan dengan lintas OPD, Forkopimda, dan pemerintah pusat.
Di samping itu, Sekda Kabupaten Solok, Medison, memaparkan berdasarkan data neraca pangan Kabupaten Solok, ketersediaan pangan pokok di wilayahnya berada dalam kondisi aman. Hal ini menunjukkan bahwa pasokan pangan tetap terjaga selama masa transisi.
"Namun, dalam beberapa waktu terakhir, kita dihadapkan pada tantangan serius akibat bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor yang berdampak pada terganggunya produksi dan distribusi pangan, kerusakan lahan pertanian dan infrastruktur, meningkatnya biaya logistik, serta berpotensi menekan daya beli masyarakat," katanya.
Di sisi lain, momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) secara historis selalu diikuti peningkatan permintaan konsumsi, terutama pada komoditas pangan strategis dan kebutuhan pokok. Jika tidak diantisipasi dengan baik, lonjakan permintaan ini berpotensi memicu tekanan inflasi.
“Oleh karena itu, High Level Meeting TPID hari ini menjadi sangat strategis, sebagai forum pengambilan keputusan lintas sektor untuk memastikan ketersediaan pasokan yang cukup, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, serta perlindungan daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan” kata Sekda.
Sejumlah masyarakat tengah membangun jembatan darurat untuk akses warga di nagari Koto Ilalang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat yang putus akibat terdampak banjir bandang. ANTARA/HO-Diskominfo Solok.
Selain itu, diputuskan lima langkah prioritas dalam menghadapi masa transisi kebencanaan dan dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru). Langkah-langkah tersebut meliputi menjaga solidaritas dan kekompakan bersama Forkopimda, meningkatkan koordinasi lintas instansi, menjaga kelancaran mobilitas masyarakat, menstabilkan kondisi sosial dan ketertiban umum, serta memastikan keamanan tempat ibadah, pusat keramaian, dan fasilitas umum.
Lebih lanjut, Medison menjelaskan selama masa tanggap darurat hingga dua kali perpanjangan masing-masing tujuh hari, penanganan bencana berjalan dengan baik. Ia menekankan semua upaya dilakukan secara terkoordinasi.
“Mulai dari penetapan status tanggap darurat, distribusi bantuan, penanganan pengungsi, hingga mitigasi bencana susulan telah dilaksanakan secara optimal dengan kolaborasi TNI, Polri, relawan, dan masyarakat,” ujar dia.
Medison mengungkapkan total kerugian materi akibat bencana hidrometeorologi di Kabupaten Solok diperkirakan mencapai Rp1,48 triliun. Kerugian tersebut meliputi kerusakan infrastruktur, fasilitas publik, dan rumah warga.
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, setelah masa tanggap darurat berakhir, pemerintah dapat menetapkan masa transisi darurat ke pemulihan. Langkah ini berfungsi sebagai jembatan menuju tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Fokus utama pada masa transisi ini meliputi perbaikan darurat prasarana dan sarana vital. Upaya ini juga mencakup pemulihan layanan dasar seperti air bersih, listrik, kesehatan, pendidikan, penanganan hunian sementara, pembersihan lingkungan, dan dukungan psikososial bagi masyarakat terdampak.
