Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Aceh untuk kedua kalinya memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama dua pekan ke depan.
"Gubernur Aceh menetapkan perpanjangan kedua status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh 2025 selama 14 hari, terhitung 26 Desember sampai 8 Januari 2026," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, di Banda Aceh, Kamis.
Perpanjangan status tanggap darurat ini ditetapkan setelah dilaksanakan rapat forkopimda dan mendengarkan laporan analisis cepat pos komando tanggap darurat bencana Aceh.
Baca juga: PMK: Logistik disalurkan motor trail ke wilayah sulit akses di Aceh
Selain itu, perpanjangan ini juga berdasarkan hasil rapat secara virtual dengan seluruh kabupaten/kota terdampak bencana pada 23 Desember 2025, serta hasil kajian penanganan darurat bencana Aceh bersama Menko PMK Pratikno dan Kepala BNPB Suharyanto.
Dengan perpanjangan ini, kata Muhammad MTA, Gubernur Aceh menginstruksikan kepada seluruh SKPA dan mengingatkan stakeholder lainnya untuk mempercepat pendistribusian logistik bagi korban terdampak, baik yang di pengungsian serta rumah warga hingga ke desa pelosok terisolasi.
"Tangani, layani, lindungi, dan penuhi hak-hak dasar pengungsi sesuai standar HAM," ujarnya.
Selanjutnya, juga harus memberikan layanan kesehatan terbaik kepada masyarakat terdampak bencana, dengan memfungsikan seluruh rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, dan membuka pos pelayanan kesehatan hingga ke pelosok Aceh yang masih terisolasi.
Baca juga: PMK: Pemerintah tegas tertibkan aktivitas ekstraktif berskala besar
Gubernur Aceh juga meminta semua pihak untuk mempersiapkan proses belajar mengajar dengan sebaik-baiknya untuk anak-anak korban bencana, sediakan pakaian, sepatu, tas serta perlengkapan lainnya agar sekolah dapat berjalan baik.
"Persiapkan pembangunan infrastruktur agar berjalan dengan baik dan sempurna," katanya.
Tak hanya itu, tambah MTA, Gubernur Aceh juga telah menginstruksikan bahwa pada masa perpanjangan kedua ini seluruh SKPA harus menjalankan tupoksinya secara baik, terfokus, dan masif dalam menjalankan kegiatan penanganan tanggap darurat.
"Berbagai langkah pemulihan terus dilakukan oleh Pemerintah Aceh di bawah supervisi pemerintah pusat. Semoga Aceh lebih baik, teruslah bersatu untuk bangkit dari bencana ini," katanya.
Baca juga: Polres Aceh Tamiang layani cuci sepeda motor warga terdampak bencana
"Gubernur Aceh menetapkan perpanjangan kedua status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh 2025 selama 14 hari, terhitung 26 Desember sampai 8 Januari 2026," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, di Banda Aceh, Kamis.
Perpanjangan status tanggap darurat ini ditetapkan setelah dilaksanakan rapat forkopimda dan mendengarkan laporan analisis cepat pos komando tanggap darurat bencana Aceh.
Baca juga: PMK: Logistik disalurkan motor trail ke wilayah sulit akses di Aceh
Selain itu, perpanjangan ini juga berdasarkan hasil rapat secara virtual dengan seluruh kabupaten/kota terdampak bencana pada 23 Desember 2025, serta hasil kajian penanganan darurat bencana Aceh bersama Menko PMK Pratikno dan Kepala BNPB Suharyanto.
Dengan perpanjangan ini, kata Muhammad MTA, Gubernur Aceh menginstruksikan kepada seluruh SKPA dan mengingatkan stakeholder lainnya untuk mempercepat pendistribusian logistik bagi korban terdampak, baik yang di pengungsian serta rumah warga hingga ke desa pelosok terisolasi.
"Tangani, layani, lindungi, dan penuhi hak-hak dasar pengungsi sesuai standar HAM," ujarnya.
Selanjutnya, juga harus memberikan layanan kesehatan terbaik kepada masyarakat terdampak bencana, dengan memfungsikan seluruh rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, dan membuka pos pelayanan kesehatan hingga ke pelosok Aceh yang masih terisolasi.
Baca juga: PMK: Pemerintah tegas tertibkan aktivitas ekstraktif berskala besar
Gubernur Aceh juga meminta semua pihak untuk mempersiapkan proses belajar mengajar dengan sebaik-baiknya untuk anak-anak korban bencana, sediakan pakaian, sepatu, tas serta perlengkapan lainnya agar sekolah dapat berjalan baik.
"Persiapkan pembangunan infrastruktur agar berjalan dengan baik dan sempurna," katanya.
Tak hanya itu, tambah MTA, Gubernur Aceh juga telah menginstruksikan bahwa pada masa perpanjangan kedua ini seluruh SKPA harus menjalankan tupoksinya secara baik, terfokus, dan masif dalam menjalankan kegiatan penanganan tanggap darurat.
"Berbagai langkah pemulihan terus dilakukan oleh Pemerintah Aceh di bawah supervisi pemerintah pusat. Semoga Aceh lebih baik, teruslah bersatu untuk bangkit dari bencana ini," katanya.
Baca juga: Polres Aceh Tamiang layani cuci sepeda motor warga terdampak bencana
