FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menolak wacana Papua ditanami sawit agar dapat berswasembada energi dengan menghasilkan bahan bakar minyak (BBM) dari sawit.
Ia menegaskan rencana Presiden Prabowo Subianto tersebut berisiko besar merusak ekosistem hutan hujan tropis dan berpotensi memicu bencana lingkungan di masa depan.
Dikatakan Ahok, pengembangan sawit seharusnya tidak dilakukan dengan mengorbankan hutan alam yang masih utuh, terutama di Papua yang dikenal sebagai salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia.
“Saya menentang kalau Papua itu untuk ganti sawit. Nah sekarang Pak Prabowo mau ganti Papua untuk jadi sawit,” kata Ahok dikutip pada Jumat (26/12/2025).
Menurut mantan gubernur DKI Jakarta itu, praktik perkebunan sawit di negara lain tidak serta-merta bisa dijadikan pembenaran untuk membuka hutan Papua.
Ahok mencontohkan Malaysia yang menanam sawit di lahan bekas tambang, bukan dengan membabat hutan hujan.
“Sawit di Malaysia itu ditanam di bekas teling timah. Tapi hutan-hutannya tidak dibongkar,” sebutnya.
Ahok menjelaskan, sawit sejatinya dapat tumbuh di lahan tandus atau bekas tambang, seperti di Belitung, asalkan mendapat asupan pupuk dan air yang cukup.
“Sawit ini kan didatangkan dari Afrika. Nah Belitung bekas teling timah, ditanam sawit bisa hidup kok. Dikasih pupuk, karena tanaman itu maunya makan pupuk, makan air gitu loh,” tukasnya.
Namun, ia mengingatkan agar hutan hujan tropis tidak dijadikan korban pembangunan.
Kata Ahok, perubahan hutan hujan menjadi perkebunan monokultur sawit akan menghilangkan ruang hidup flora dan fauna.
“Tapi kalau anda rubah hutan hujan, rainforest, jadi sawit, tanaman monokultur, itu banyak yang ngomong, di mana flora fauna kita bisa hidup,” tegasnya.
Ahok bahkan mengaitkan rencana tersebut dengan pengalaman pahit di Sumatra, yang menurutnya sudah mengalami dampak serius akibat alih fungsi hutan secara masif.
“Dan ini akan membawa bencana lagi, seperti di Sumatera. Karena di Sumatera udah melampaui,” terangnya.
Ia juga menyinggung sektor pertambangan yang kerap menjadi pembenaran perusakan lingkungan. Bagi Ahok, perbedaan negara maju dan Indonesia terletak pada tata kelola hasil eksploitasi sumber daya alam.
“Iya, negara maju semua pernah lakukan. Tapi bedanya apa? Pajak mereka udah tua, mereka dipelihara oleh negara. Sekarang kita udah tua, pajak kita bisa balikin nggak untuk pihara kita? Nggak bisa,” Ahok menuturkan.
Selain itu, ia menaruh perhatiannya pada pembagian hasil tambang yang dinilainya belum adil bagi negara.
Ahok menyarankan agar negara mendapatkan porsi langsung dari hasil tambang, bukan sekadar pajak dan royalti.
“Kenapa nggak bikin satu cara yang baru? Anda tambang emas 1.000 ton, 200 ton punya negara,” imbuhnya.
Tambahnya, skema tersebut memungkinkan negara melunasi utang sekaligus melakukan pemulihan lingkungan melalui penanaman kembali.
Ahok bilang, garis batas tidak boleh dilanggar dalam pembangunan nasional. Ia mengingatkan agar kebijakan pembangunan tidak mengorbankan aset ekologis yang tak tergantikan.
“Sekali lagi, saya menentang kalau Papua itu untuk ganti sawit. Tapi kalau daerah bekas tambang, teling, daerah yang tandus, Anda tanamin sawit, itu masih oke. Jadi jangan, kata nenek saya, tukar beras dengan ubi,” kuncinya.
(Muhsin/fajar)
