INDONESIA resmi dipilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group untuk dinominasikan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) tahun 2026.
Keputusan tersebut diambil pada Selasa (23/12) dan mencerminkan kepercayaan kawasan Asia Pasifik terhadap peran serta kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda hak asasi manusia di tingkat global.
Penetapan resmi Presiden Dewan HAM PBB 2026 dijadwalkan berlangsung dalam Pertemuan Dewan HAM pada 8 Januari 2026 mendatang.
Jabatan tersebut akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, yang akan memimpin seluruh proses dan sidang Dewan HAM PBB sepanjang 2026.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh negara-negara Asia Pasifik terhadap Indonesia.
"Penetapan ini tentu mencerminkan dukungan dan kepercayaan kawasan Asia Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda hak asasi manusia di tingkat global, termasuk rekam jejak Indonesia sebagai bridge builder dalam isu-isu HAM," kata Yvonne dalam keterangannya dikutip Jumat (26/12).
Indonesia saat ini tercatat sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024-2026. Berdasarkan mekanisme rotasi kawasan, Asia-Pacific Group memperoleh giliran memegang Presidensi Dewan HAM pada siklus ke-20 tahun 2026, sehingga pencalonan Indonesia sejalan dengan kesepakatan regional yang berlaku.
Menurut Yvonne, dukungan luas terhadap Indonesia juga didorong oleh posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang independen dan tidak terafiliasi dengan kepentingan blok tertentu.
"Posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang independen serta komitmen konsisten dalam memperjuangkan isu kemanusiaan di berbagai belahan dunia menjadi dasar kuat dukungan tersebut," sebutnya.
Kepemimpinan Indonesia pada 2026 memiliki makna khusus karena bertepatan dengan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB. Momentum ini dinilai strategis untuk mendorong penguatan tata kelola HAM internasional yang lebih inklusif, konstruktif, serta berbasis dialog dan kerja sama.
Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah tersebut secara profesional dan transparan.
"Indonesia akan memimpin jalannya sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang," pungkasnya.
Dengan nominasi ini, Indonesia semakin memperkuat profil diplomasi HAM di tingkat internasional sekaligus menegaskan perannya sebagai aktor penting dalam kerja sama multilateral global. (I-2)
