MAGETAN (Realita) – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Magetan dalam mengadakan motor dinas bagi kepala desa kembali memantik polemik publik. Sebanyak 207 kepala desa di seluruh wilayah Kabupaten Magetan resmi menerima motor dinas baru berpelat merah pada akhir Desember 2025.
Pengadaan kendaraan tersebut dibiayai dari Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan retribusi daerah yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Baca juga: Penyanyi Dangdut Cantika Davinca Terlibat Kecelakaan di Kawedanan, Dua Remaja SMP Tewas di Tempat
Pengadaan motor dinas ini sejatinya telah direncanakan sejak tahun 2023. Namun pelaksanaannya sempat tertunda akibat berbagai agenda politik daerah.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Magetan, Eko Muryanto, menjelaskan bahwa kebijakan ini dimaksudkan untuk menunjang operasional kepala desa dalam menjalankan tugas pelayanan masyarakat.
Menurut Eko, kendaraan dinas lama yang sebelumnya digunakan para kades dinilai sudah tidak layak pakai, baik dari sisi usia kendaraan maupun kondisi teknis. Selain itu, spesifikasi motor baru disebut telah disesuaikan dengan kondisi geografis desa-desa di Magetan, yang sebagian wilayahnya memiliki medan berat dan jarak antardusun yang cukup jauh.
Namun demikian, kebijakan ini langsung mendapat kritik keras dari Forum Rumah Kita, sebuah organisasi masyarakat sipil di Magetan yang selama ini aktif mengawal isu transparansi anggaran dan keterbukaan informasi publik.
Agus Pujiono, dari Divisi Data dan Sumberdaya Forum Rumah Kita, menilai pengadaan motor dinas tersebut tidak sejalan dengan prinsip efisiensi dan skala prioritas anggaran desa. Ia mempertanyakan urgensi pengadaan kendaraan dinas di tengah masih banyaknya persoalan mendasar yang belum terselesaikan di tingkat desa.
Baca juga: Anggaran Mamin Satpol PP Cilegon Dinilai Tak Efisien, Kasatpol juga Bingung
“Urgensi pengadaan motor dinas ini patut dipertanyakan. Pembangunan infrastruktur dasar desa masih berjalan lamban dan lemah. Banyak jalan desa yang rusak, jaringan irigasi yang belum optimal, hingga fasilitas umum yang kondisinya jauh dari layak,” ujar Agus, Jum'at (26/12/2025).
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa DBH pajak dan retribusi daerah bersumber langsung dari kontribusi masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan dana tersebut seharusnya benar-benar diarahkan pada kebutuhan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga desa.
Agus juga mengaitkan kebijakan ini dengan konteks nasional, di mana alokasi Dana Desa tahun 2025 mencapai sekitar Rp71 triliun. Menurutnya, besarnya dana yang mengalir ke desa seharusnya dimanfaatkan untuk mendorong kemandirian desa secara ekonomi, bukan justru memperbesar ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat maupun daerah.
“Prioritas utama seharusnya mendorong desa mandiri dengan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), misalnya melalui pengembangan agribisnis, UMKM, atau sektor pariwisata lokal. Jika desa sudah kuat secara finansial, barulah kebutuhan sekunder seperti motor dinas bisa dipertimbangkan,” tegasnya.
Baca juga: Proyek Kontruksi Drive Thru dan Alat Pendukung PTSP di Kejati Jakarta dan Banten, Diduga Bermasalah
Agus mengatakan bahwa kebijakan semacam ini berpotensi memperkuat pola pembangunan yang tidak berkelanjutan. Desa, kata dia, bisa terus bergantung pada alokasi dana dari luar tanpa membangun fondasi ekonomi yang kokoh dari potensi lokalnya sendiri.
Selain itu, Forum Rumah Kita juga mengingatkan bahwa polemik serupa pernah terjadi sebelumnya. Mereka sempat melayangkan kritik terhadap rencana pengadaan mobil dinas pejabat kabupaten dengan nilai mencapai miliaran rupiah.
Saat itu, gelombang protes dari masyarakat dan mahasiswa akhirnya mendorong pemerintah daerah untuk membatalkan kebijakan tersebut karena dinilai mencederai semangat efisiensi anggaran.
Kini, publik Magetan kembali menanti respons dan penjelasan lebih lanjut dari Pemerintah Kabupaten Magetan.yat
Editor : Redaksi
