Penulis: Redaksi TVRINews
TVRINews, Jakarta
Markas Besar TNI menegaskan bahwa penanganan aksi pengibaran bendera Bulan Bintang di Kota Lhokseumawe, Aceh, dilakukan sesuai ketentuan hukum dan mengedepankan upaya persuasif. Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar di ruang publik terkait peristiwa tersebut.
Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah mengatakan, kejadian berlangsung sejak Kamis, 25 Desember 2025 hingga Jumat dini hari, 26 Desember 2025. Aksi tersebut melibatkan sekelompok warga yang melakukan konvoi dan unjuk rasa di sejumlah titik di Kota Lhokseumawe.
“Dalam aksi itu, sebagian peserta mengibarkan bendera Bulan Bintang dan menyampaikan teriakan yang berpotensi memancing reaksi masyarakat serta mengganggu ketertiban umum,” ujar Aulia dalam keterangannya.
Ia menjelaskan, setelah menerima laporan, Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Ali Imran langsung berkoordinasi dengan Polres Lhokseumawe. Aparat TNI–Polri kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan pengamanan dengan pendekatan dialog.
Menurut Aulia, aparat lebih dahulu memberikan imbauan agar massa menghentikan aksi dan menyerahkan bendera secara sukarela. Namun karena imbauan tersebut tidak direspons, aparat mengambil langkah pembubaran secara terbatas dan mengamankan bendera demi mencegah eskalasi.
Dalam proses tersebut, aparat menemukan satu pucuk senjata api beserta munisi dan senjata tajam dari salah satu peserta aksi.
“Yang bersangkutan telah diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum,” kata Aulia.
Sementara itu, Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Ali Imran menegaskan bahwa Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ia menekankan bahwa tindakan yang dilakukan aparat semata-mata untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Kami hadir untuk memastikan situasi tetap kondusif. Tidak ada niat lain selain menjaga Aceh tetap aman dan damai dalam bingkai NKRI,” ujar Ali Imran.
Ali Imran menambahkan, pendekatan persuasif selalu menjadi pilihan utama dalam setiap penanganan situasi di lapangan. Namun, aparat tetap harus bertindak apabila terdapat potensi gangguan keamanan dan pelanggaran hukum.
Baik Kapuspen TNI maupun Danrem 011/Lilawangsa mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.
TNI berkomitmen terus mengedepankan dialog, komunikasi, dan langkah humanis bersama pemerintah daerah dan aparat terkait guna menjaga stabilitas keamanan di Aceh, khususnya di masa pemulihan pascabencana.
Editor: Redaktur TVRINews
