FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dipastikan segera menerbitkan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur penempatan anggota polri pada jabatan sipil.
Meski mendapat berbagai reaksi dari masyarakat, PP ini dinilai menjadi bentuk dukungan strategis pemerintah terhadap Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 (Perpol 10/2025).
Penilaian tersebut disampaikan Direktur Lingkar Linguistik (Lilin) Nusantara, Uliatul Hikmah. Dia menegaskan, keputusan ini menandai posisi tegas pemerintah dalam menanggapi berbagai kritik dan kontroversi yang muncul, khususnya dari Komite Reformasi Polri yang mempertanyakan konstitusionalitas regulasi tersebut.
“Penerbitan PP secara implisit merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap Perpol 10/2025 yang diterbitkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Langkah ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan afirmasi politik yang kuat dari eksekutif,” ujar Hikmah, Jumat (26/12/2025).
Dengan menerbitkan PP, kata Hikmah, pemerintah menunjukkan komitmen serius terhadap kepastian hukum. Langkah ini memastikan bahwa kebijakan kepolisian memiliki payung hukum yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir di kemudian hari.
“Keputusan Presiden Prabowo ini menggarisbawahi prinsip bahwa kebijakan publik harus didasarkan pada analisis objektif dan kepentingan nasional, bukan semata-mata mengikuti tekanan dari kelompok tertentu. Pendekatan ini menunjukkan kematangan dalam tata kelola pemerintahan dan pemahaman mendalam terhadap kompleksitas reformasi institusional, khususnya di sektor keamanan,” terang dia.
Lebih lanjut, Hikmah menilai bahwa PP menjadi solusi jalan tengah yang paling optimal dalam situasi yang penuh dengan perdebatan.
“Dengan menerbitkan PP, pemerintah memberikan kerangka hukum yang lebih tinggi yang dapat menjamin kepastian hukum dalam isu-isu yang berkaitan dengan penugasan Polri, sekaligus meredam kontroversi yang berkembang,” ujar Hikmah.
Hikmah mengatakan keputusan ini menandai posisi tegas pemerintah dalam menanggapi berbagai kritik dan kontroversi yang muncul, khususnya dari Komite Reformasi Polri yang mempertanyakan konstitusionalitas regulasi tersebut.
Presiden Prabowo, kata dia, telah menunjukkan independensi dalam pengambilan keputusan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan dari Komite Reformasi Polri. “Sikap ini mencerminkan kepemimpinan yang berdasarkan analisis mendalam terhadap aspek hukum dan kebutuhan institusional,” tegas dia.
Diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Perpol 10/2025 sebagai regulasi internal kepolisian yang mengatur berbagai aspek penugasan dan operasional Polri.
Perpol ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas institusi kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Sementara, Komite Reformasi Polri mengeluarkan pernyataan keras yang menuding Perpol 10/2025 bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi.
Mereka menganggap beberapa substansi dalam perpol tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional dan reformasi kepolisian yang telah dicanangkan.
Hikmah menilai polemik ini menciptakan ketegangan antara pihak yang mendukung reformasi kepolisian dengan kebijakan yang diambil oleh kepemimpinan Polri.
Perdebatan publik semakin intens ketika berbagai pihak mulai mempertanyakan legitimasi dan dampak dari Perpol 10/2025 terhadap sistem kepolisian nasional. Situasi ini menuntut klarifikasi dan kepastian hukum yang jelas dari pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam kebijakan publik.
“Keputusan menerbitkan PP menunjukkan bahwa pemerintah memiliki pertimbangan matang dan analisis komprehensif terhadap situasi. PP ini bukan sekadar respons reaktif, melainkan langkah strategis untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat,” katanya. (fajar)
