FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kericuhan yang terjadi antara masyarakat dengan aparat keamanan di Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh saat terjadi unjuk rasa disayangkan berbagai pihak.
Betapa tidak, kondisi sebagian masyarakat Aceh sedang berduka di tengah bencana banjir dan tanah longsor yang sepenuhnya belum pulih. Kondisi itu seharusnya memperkuat soliditas antar semua pihak, bukan memicu gesekan warga dengan aparatnya.
Rasa keprihatinan itu juga salah satunya disuarakan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono. Dia mengaku prihatin mendengar kabar kericuhan di Lhokseumawe, Aceh, Kamis (25/12) ketika provinsi tersebut sedang dilanda bencana.
Pernyataan itu disampaikan Dave menyikapi kabar pembubaran sekelompok warga pembawa bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Kamis kemarin.
“Peristiwa ini sangat disayangkan, terlebih terjadi di tengah kondisi bencana banjir yang seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas dan kepedulian bersama,” ujar dia kepada awak media, Jumat (26/12).
Namun, Dave berharap, semua pihak dalam situasi darurat, bisa menahan diri untuk mencegah gesekan yang bisa memperburuk keadaan.
“Saya mengimbau masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dengan cara yang damai dan sesuai aturan,” katanya.
Dave di sisi lain juga berharap aparat keamanan bisa mengedepankan sisi profesionalitas dalam menghadapi massa yang menyampaikan aspirasi.
“Jangan sampai perbedaan ekspresi di lapangan mengaburkan tujuan utama kita, yaitu memastikan keselamatan warga dan kelancaran distribusi bantuan,” ujar dia.
Dave mengatakan pemerintah pusat dan daerah juga perlu memperkuat koordinasi agar aspirasi masyarakat tersampaikan dengan jelas tanpa menimbulkan ketegangan.
“Kita harus belajar dari peristiwa ini bahwa komunikasi yang baik dan sikap saling menghormati adalah kunci untuk menghindari konflik,” ujarnya.
Dave mengatakan masyarakat sebenarnya punya niat untuk menyarakan aspirasi terkait penanaganan banjir di Aceh ketika mengibarkan bendera bintang dan sabit itu.
“Menyuarakan aspirasi agar penanganan banjir mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat,” ujar legislator fraksi Golkar itu. (fajar)
