Penulis: Christhoper Natanael Raja
TVRINews, Jakarta
Pemerintah terus menggenjot berbagai program stimulus ekonomi menjelang akhir tahun untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sejumlah insentif diberikan, mulai dari diskon transportasi, bantuan sosial, hingga relaksasi kredit bagi pelaku usaha.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan diskon tiket kereta api hingga 30 persen diberikan pada periode 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.
“Diskon kereta api ini realisasinya cukup tinggi. Hingga 26 Desember, jumlah penumpang mencapai 1.093.231 orang dengan realisasi anggaran 83,36 persen dari target 70 persen,” ujar Airlangga, Jumat, 26 Desember 2025.
Selain kereta api, stimulus juga diberikan pada moda transportasi laut melalui PT Pelni dengan diskon tiket sebesar 20 persen pada periode 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.
“Untuk Pelni, target penumpang sebanyak 405.881 orang. Hingga 26 Desember, realisasinya sudah mencapai 67,4 persen atau 273.674 penumpang dengan nilai sekitar Rp17,2 miliar,” kata Airlangga.
Di sektor penyeberangan, ASDP memberikan diskon tarif sebesar 19 persen. Airlangga menyebutkan, realisasi program tersebut mencapai sekitar 89.982 unit kendaraan dan 235.556 penumpang atau setara 18 persen.
Sementara itu, pada sektor transportasi udara, pemerintah memberikan diskon tiket pesawat sebesar 13–14 persen dengan asumsi jumlah penumpang mencapai 3.598.590 orang.
Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah juga menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) Kesera. Airlangga menjelaskan, jumlah keluarga penerima manfaat disesuaikan berdasarkan data sensus ekonomi nasional terakhir.
“Target awal BLT Kesera sebanyak 35,05 juta keluarga, namun disesuaikan menjadi 29.912.362 keluarga. Penyalurannya dibatasi hingga 29 Desember 2025,” ucap Airlangga.
Pemerintah juga menyalurkan bantuan langsung tunai bencana bagi warga terdampak banjir dan longsor di wilayah Sumatra. Setiap keluarga menerima bantuan sebesar Rp8 juta.
“Bantuan itu terdiri atas Rp3 juta untuk pengisian rumah dan Rp5 juta untuk pemulihan ekonomi. Selain itu, santunan bagi korban meninggal dunia sebesar Rp15 juta dan korban luka berat Rp5 juta,” tutur Airlangga.
Selain bantuan tunai, pemerintah juga menyalurkan bantuan logistik berupa beras 10 kilogram per bulan, uang lauk pauk Rp300.000 hingga Rp450.000 per bulan, uang tunggu hunian Rp600.000, serta pembangunan hunian sementara.
Terkait pemulihan usaha pascabencana, Airlangga menyampaikan pemerintah memberikan relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM di Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat.
“Seluruh KUR UMKM di wilayah tersebut dimoratorium pembayaran bunga maupun cicilan. Menteri UMKM akan segera ke Aceh untuk melakukan sosialisasi,” ujar Airlangga.
Untuk debitur KUR baru pada periode 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2027, pemerintah menetapkan suku bunga 0 persen pada 2026, 3 persen pada 2027, dan kembali ke 6 persen pada 2028.
Sementara itu, terkait upah minimum provinsi (UMP), Airlangga mengatakan pemerintah telah menetapkannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49.
“UMP ditetapkan menggunakan alfa antara 0,5 sampai 0,9, dan itu menjadi acuan bagi daerah dalam penetapan upah minimum,” tutur Airlangga.
Editor: Redaktur TVRINews
