Jakarta, tvOnenews.com - Pakar telematika sekaligus Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga RI (Menpora) Roy Suryo ogah damai dengan Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu disampaikan oleh Kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji kepada awak media, seperti yang dikutip pada Sabtu (27/12/2025).
Bahkan, kata dia, Roy Suryo tak ingin damai dengan Jokowi buntut dari polemik keabsahan ijazah, terutama ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dimiliki ayah Wapres Gibran Rakabuming Raka tersebut.
Bahkan ia menekankan kembali, kliennya sudah menegaskan tidak mau berdamai dengan Jokowi.
Menurut Abdul Gafur, sang klien yang juga Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga RI (Menpora) itu sangat yakin bahwa ijazah Jokowi palsu.
Roy Suryo, kata sang kuasa hukum, mengaku tidak ingin bangsa Indonesia ditipu dengan selembar ijazah palsu yang telah memuluskan jalan Jokowi menjadi Presiden RI.
Hal ini disampaikan Abdul Gafur saat menjadi tamu dalam podcast atau siniar yang diunggah di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Sabtu (27/12/2025).
"Saya sudah tanya sama Mas Roy, 'Mas Roy mau berdamai dengan Pak Joko Widodo?' 'Oh, enggak. Saya enggak mau damai sama Pak Joko Widodo,'" jelas Abdul Gafur.
"'Kenapa Mas Roy enggak mau damai sama Pak Joko Widodo?' 'Karena saya yakin ijazah itu palsu. Saya nggak mau bangsa ini ditipu dengan selembar ijazah, dan dengan selembar ijazah itu kemudian dia mendapatkan jabatan presiden.'" lanjutnya.
Keengganan untuk menempuh jalan damai dengan Jokowi sebelumnya pernah diungkapkan oleh kuasa hukum Roy Suryo yang lain, Ahmad Khozinudin.
Ahmad Khozinudin, menegaskan pihaknya enggan untuk berdamai karena jika sepakat untuk berdamai, maka itu adalah bentuk pengkhianatan kepada rakyat Indonesia.
Selain itu, dia juga menegaskan langkah damai telah tertutup karena pihaknya meyakini bahwa ijazah Jokowi palsu.
Hal ini disampaikan Ahmad saat mengajukan gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya, Jakarta pada Kamis (20/11/2025) lalu.
"Justru sejak awal Jokowi tidak pernah mau damai. Dan hari ini, kalau kami mengambil perdamaian, itu sama saja kami melakukan deklarasi pengkhianatan terhadap seluruh rakyat Indonesia," beber Ahmad.
