Bisnis.com, JAKARTA — Memasuki 2026, program Makan Bergizi Gratis (MBG) diharapkan dapat memiliki ambisi yang lebih holistis dalam upaya memajukan pangan lokal, bukan sekadar memberi makan siang cuma-cuma.
Hal tersebut diungkapkan oleh Guru Besar sekaligus Kepala Pusat Studi Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa mengenai refleksi kritis masa depan MBG, dalam wawancara khusus kepada Bisnis Indonesia baru-baru ini.
“MBG perlu menjadi jembatan untuk tujuan yang jauh lebih luas, yaitu diversifikasi pangan, menggali lagi komoditas pangan lokal khas daerah, sekaligus memperkenalkan itu kepada generasi muda sejak dini,” ujarnya, dikutip Sabtu (27/12/2025).
Dwi menekankan, program MBG punya potensi besar menjadi salah satu pilar swasembada pangan Tanah Air, terutama dalam konteks menekan ketergantungan terhadap komoditas pangan yang porsi impornya tinggi.
Pasalnya, Dwi menyebut Indonesia notabene punya masalah soal mengatasi diversifikasi bahan pangan. Beberapa indikator bahkan sudah dalam fase mengkhawatirkan, terutama untuk sumber karbohidrat dan protein.
Sebagai contoh, saat ini proporsi gandum sebagai bahan pangan pokok telah menyentuh kisaran 28%, pertumbuhan konsumsinya mulai lebih besar dari pertambahan jumlah penduduk, dan volume impor biji gandum dan meslin yang mencapai 11,7 juta ton sepanjang 2024.
“Indikator paling sederhana, kalau pertumbuhan konsumsi mi instan saja bertahan 3%—5% per tahun, kemudian tidak ada upaya diversifikasi sama sekali, bisa-bisa jelang 100 tahun kemerdekaan nanti, porsi gandum sebagai bahan pangan pokok sudah berkisar 50% dari total,” tuturnya.
Bergeser ke masalah sumber karbohidrat lain, saat ini nyaris semua wilayah Indonesia membutuhkan beras sebagai bahan makanan utama. Padahal, masyarakat Tanah Air sempat punya sagu, jagung, dan umbi-umbian sebagai andalan sumber karbohidrat harian.
Kendati tahun ini swasembada beras bisa tercapai, Dwi menyebut Indonesia tetap akan sulit mempertahankan status itu untuk tahun-tahun berikutnya. Oleh karenanya, memperkenalkan diversifikasi pangan kepada anak-anak sejak dini pun semakin menjadi keniscayaan.
“Jadi bukan sekadar memberi makan siang. Berkaca seperti di Jepang, program serupa MBG itu juga dikemas sebagai alat memperkenalkan makanan lokal dan bahan pangan khas daerah terkait, bahkan seperti melatih anak-anak untuk setidaknya mencoba mencintainya,” kata Dwi.
Adapun, masalah terkait dengan sumber protein, apabila MBG berjalan secara optimal dan mulai menyentuh 82,9 juta penerima manfaat, kajian IPB University menemukan akan terjadi defisit sekitar 1,4 juta ton untuk kebutuhan telur dan 1,1 juta ton untuk kebutuhan daging ayam.
Apabila tidak ada langkah mitigasi sejak dini, maka akan terjadi lonjakan harga telur dan daging ayam, bahkan potensi impor. Terlebih, komoditas ini sangat bergantung pada kendali korporasi, bahkan persoalan produksi dan pakan.
“Pemerintah perlu berpikir dari sekarang terkait dengan alternatif sumber protein yang akan digunakan. Apalagi sektor peternakan ayam itu korporat menguasai dari hulu sampai hilir, bahkan sampai pakannya yang notabene komponen impornya cukup tinggi,” ujarnya.
Oleh karena itu, langkah diversifikasi seperti mengembangkan ayam kampung sebagai andalan sumber protein lokal menjadi salah satu jalan yang bisa ditempuh. Terlebih, saat ini perkembangan grandparent stock ayam kampung pun sudah semakin maju.
“Ayam kampung itu lebih tidak rewel, soal pakan pakan pun lebih mudah dan murah. Konsentrat cuma sekitar 40%, dan lebih banyaknya itu sisa-sisa makanan apapun. Misalnya, sisa-sisa produksi MBG dalam satu kecamatan itu bisa menghidupi sekitar lima ribu ayam kampung,” ungkapnya.
Selain telur dan daging ayam, Dwi juga berharap agar pemerintah mempunyai peta jalan untuk mengembangkan komoditas sumber protein lain untuk MBG. Misalnya, terkait dengan sektor perikanan dan kelautan, serta terus mengupayakan produksi maupun diversifikasi untuk menekan proporsi impor komoditas seperti kedelai, daging sapi, susu, dan buah.
Belajar dari Jepang
Dwi menjelaskan gambaran nyata keberhasilan program makan siang besutan pemerintah dari sisi menggenjot diversifikasi pangan dan memperkuat pendidikan gastronomi lokal sebenarnya telah terjadi di Jepang.
Budaya yang disebut Shokuiku itu telah menjelma bukan sekadar upaya menghargai makanan, melainkan meliputi pengetahuan gizi, menghargai bahan pangan lokal berikut petani dan peternaknya, hingga mengajarkan pengaruh setiap jenis makanan terhadap kesehatan manusia.
Siswa sekolah sejak usia dini bahkan kerap diajak berjalan-jalan memanen sendiri bahan-bahan sayuran lokal di petani sekitar, sehingga penghargaan mereka terhadap makanan pun meningkat, terlebih setelah tahu bahwa bahan-bahan yang tersaji dalam piringnya itu dipetiknya sendiri dari kebun.
Dwi menyinggung jangan sampai generasi muda Indonesia nantinya sampai-sampai lupa dengan menu khas sekaliber pecel atau karedok, bahkan tidak sempat mengenal nama bahan-bahan khas dalam makanan tersebut, padahal semuanya tersedia di sekitar mereka.
“MBG punya peluang untuk ikut menerapkan nilai-nilai semacam itu. Terlebih, makanan lokal khas Indonesia itu bermacam-macam. MBG bisa menjadi pintu untuk memperkenalkan anak-anak tentang hal itu, di samping turut memajukan perekonomian petani dan peternak sekitar,” ujarnya.
