MENTERI Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Perkasa Roeslani dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke kediaman pribadi Presiden di Kertanegara, Jakarta, pada Sabtu (27/12) malam.
Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis, termasuk laporan mengenai progres Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi dan hunian warga terdampak bencana Sumatra.
Teddy menyebut dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo meminta laporan perkembangan Kampung Haji di Kota Makkah, khususnya terkait titik lokasi menara, luas kawasan, serta tahapan pelaksanaan pembangunan.
“Menteri Rosan menyampaikan bahwa atas inisiatif dan diplomasi Presiden Prabowo, Pemerintah Saudi mendukung penuh program tersebut. Terutama setelah Putra Mahkota Mohammed Bin Salman berkomunikasi melalui telepon dengan Presiden Prabowo pada 8 Desember lalu,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan resmi.
Pada kesempatan itu, Rosan menyampaikan pembahasan terkait Kampung Haji yang telah dilakukan secara intensif melalui beberapa pertemuan dengan pihak Arab Saudi. Hingga saat ini, upaya tersebut telah ditempuh secara berkelanjutan.
“Menteri Rosan sebelumnya telah 4 kali bertemu dengan Pemerintah Saudi membahas ini,” imbuh Seskab Teddy.
Dalam kesempatan tersebut, kata Seskab Teddy, Presiden Prabowo menegaskan visinya agar seluruh jemaah haji Indonesia memperoleh tempat dan fasilitas penginapan yang nyaman dengan lokasi yang dekat dengan Masjidil Haram.
“Presiden Prabowo menginginkan seluruh jemaah haji Indonesia harus memiliki tempat dan fasilitas penginapan nyaman tersendiri saat melaksanakan ibadah haji dengan lokasi yang cukup dekat dengan Masjidil Haram,” ungkapnya.
Presiden Prabowo juga meminta laporan perkembangan pembangunan 15.000 hunian yang dibangun BPI Danantara bagi warga terdampak di Sumatra. Dalam laporan Rosan, 500 hunian akan siap pada minggu ini beriringan dengan pembangunan hunian lainnya.
“Hunian lainnya juga sedang dibangun oleh BNPB, Kementerian PU (Pekerjaan Umum) serta Kementerian Perumahan,” pungkas Teddy. (Z-10)
